Pasang surut bidang politik di Kabupaten Sukoharjo sepanjang tahun 2009 lebih dirasakan masyarakat dibanding bidang pemerintahan, mulai dari awal hingga akhir tahun.Kondisi tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi nasional, yakni pesta demokrasi. Yaitu pesta demokrasi yang digelar pada 9 April lalu atau lebih dikenal dengan Pemilihan Umum Legislatif dan yang digelar pada 8 Juni atau Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Republik Indonesia ke-7.
Dari dua hajad besar pemerintah pusat tersebut, mau tak mau kondisi politik di daerah juga terpengaruh. Dalam Pemilu legislatif misalnya, masyarakat tidak hanya diharuskan memilih perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun juga memilih perwakilan mereka di DPRD.
Terkait Pemilu legislatif, apabila dibandingkan dengan 2004 lalu, jumlah kursi legislatif Kota Makmur pada 2009 masih stabil yaitu 45 kursi. Selanjutnya dari total 45 kursi yang ada, 19 kursi dikuasai oleh wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding 2004 lalu yang hanya 17 kursi.
Untuk merebut hati masyarakat, berbagai cara mereka lakukan mulai dari memberi bantuan pada warga hingga obral janji-janji yang kebanyakan tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan hingga ada juga yang berjanji tidak akan mengambil gaji ketika sudah meraih jabatan sebagai wakil rakyat. Semua ini akan selalu diingat masyarakat terutama ketika calon yang mereka contreng lolos dalam kegiatan pelantikan yang digelar 5 September lalu.
Janji deras mengalir, lantas bagaimana imbasnya terhadap kesejahteraan masyarakat? Berdasarkan data yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), angka kemiskinan pada 2009 tidak berubah apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun sebelumnya. Tercatat hingga saat ini jumlah warga miskin di Sukoharjo sebanyak 360.591 jiwa. Dari total jumlah itu, hanya 275.262 warga yang dilindungi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sisanya sebanyak 85.229 orang diambil alih oleh Pemkab nelalui melalui program Jamkes Daerah (Jamkesda).
Habis
Ada catatan buram menjelang akhir tahun atau tepatnya November lalu. Anggaran Jamkesda Pemkab yang disalurkan melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) senilai Rp 1 miliar habis. Akibatnya, warga miskin yang mengalami sakit serius tidak bisa ditangani di RS dan harus dikembalikan lagi ke Puskesmas yang jelas-jelas sudah angkat tangan karena keterbatasan dokter ahli dan alat-alat medis.
Menjadi catatan merah Komisi IV DPRD Sukoharjo saat itu, warga miskin bagai dipingpong untuk pemenuhan hak kesehatan mereka. Mengenai kondisi ini, Komisi IV berkilah belum bisa memperbaikinya lantaran anggaran perubahan sudah ditetapkan oleh anggota Dewan yang lama. Hingga 2009 berakhir, tak ada serupiah pun bantuan yang mengalir untuk warga miskin yang sedang sakit di RS.
Di tengah kesulitan warga miskin tersebut, Bupati Bambang Riyanto mengajukan usul yang kontroversial yaitu pengadaan kendaraan roda dua untuk kepala desa (Kades) senilai Rp 2 miliar lebih.
Usulan tersebut ditentang banyak kalangan lantaran di 2009 ini untuk kali pertamanya Kades maupun perangkat desa menerima tunjangan kesejahteraan. Masyarakat umum, akademisi, hingga kalangan anggota Dewan menilai Bupati berlebihan kepada Kades dan perangkatnya.
Selain habisnya dana Jamkesda di tengah jalan, anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT) anak Balita juga mengenaskan. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mengaku tidak bisa menganggarkan PMT karena terbatasnya anggaran. Berdasarkan laporan dinas kepada legislatif, hanya 290 anak Balita gizi kurang yang mendapat bantuan susu sementara jumlah total anak Balita gizi kurang sebanyak 2.105 anak.
Kemiskinan akibat minimnya lapangan pekerjaan ditengarai menjadi penyebab kondisi ini terjadi. Janji Bupati yang akan membuka Kawasan Industri Nguter untuk mengurangi pengangguran, belum terbukti hingga di penghujung tahun.
Kabar menggembirakan datang dari para buruh. Tahun ini untuk kali pertamanya Upah Minimum Kabupaten (UMK) bisa sesuai 100% kebutuhan hidup layak (KHL). Meski awalnya alot, UMK buruh pada 2010 mendatang bisa mencapai Rp 769.500. - Oleh : Ayu Prawitasari . Sumber solopos.co.id Edisi : Kamis, 31 Desember 2009 , Hal.VI.
Catatan akhir tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo; Kesehatan & kesejahteraan warga miskin memprihatinkan
31 Desember 2009Alokasi dana Raskin 2010 turun jadi Rp 11,4 T
30 Desember 2009Semarang (Espos)--Pemerintah pada tahun 2010 menurunkan alokasi dana pengadaan beras untuk rakyat miskin (Raskin) menjadi Rp 11,4 triliun dari sebelumnya senilai Rp 13 triliun.
Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono pada rapat kerja evaluasi penyaluran Raskin tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Semarang, Selasa (29/12).
Penurunan alokasi dana Raskin ini, menurut Agung karena jumlah masyarakat miskin penerima bantuan beras tersebut pada tahun 2010 berkurang sekitar 1 juta orang.
“Jumlah rumah tangga miskin sasaran penerima Raskin tahun 2010 sebanyak 17,5 juta, sedang tahun tahun 2009 sebanyak 18,5 juta orang,” katanya.
Menurut ia, penurunan jumlah rumah tangga miskin sasaran penerima Rakin tersebut disebabkan keberhasilan sejumlah program pemerintah tentang kesejahteraan rakyat.
“Adanya penurunan jumlah rumah tangga penerima Raskin, maka alokasi dana pengadaan beras juga berkurang dari sebelumnya Rp 13 triliun menjadi Rp 11,4 triliun,” ujarnya.
Alokasi dana yang semula untuk subsidi Raskin, sambung Agung nantinya akan dialihkan untuk program-program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya pemberdayaan masyarakat mandiri.
“Anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp 12 triliun dari semula Rp 10 triliun,” tandas mantan Ketua DPR ini.
Terkait masih kurang baiknya kualitas Raskin yang disalurkan oleh Perum Bulog, Menko Kesra meminta tim verifikasi kelayakan beras meningkatkan kinerjanya.
Terpisah dalam kesempatan yang sama Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan persediaan beras nasional sampai akhir 2009 mencapai 1,7 juta ton. Sumber Solopos.com 29 Desember 2009.
Pelatihan Utama BKM, Lurah dan Relawan PNPM
15 Desember 2009Pertengahan bulan Desember 2009 merupakan hari-hari yang penuh dengan kegiatan PNPM, antara lain: 1. Pelatihan Utama BKM dan Lurah, 2. Pelatihan Relawan PNPM, 3. Pelatihan UPS, UPL, dan UPK.
Kegiatan pelatihan Utama BKM,Lurah dan Relawan PNPM diselenggarakan oleh Panitia tingkat Desa bekerja sama dengan tim faskel 27 Grogol yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Desember 2009 di Balai Desa Manang pada jam 19.00 wib s/d 22.30 WIB. Pada hari pertama ini jumlah peserta pelatihan 40 orang dengan undangan 50 orang, Ini menggambarkan adanya antusias dan partisipasi yang cukup tinggi dari warga Desa Manang.
Kegiatan Pelatihan UPL diselenggarakan oleh Panitia tingkat kecamatan yang berlangsung Balai Desa Madegondo, Grogol pada hari Selasa tanggal 15 desember 2009jam 15.00 wib sampai selesai. Pelatihan UPK diselenggarakan di Balai Desa Banaran pada hari Rabu 16 Desember 2009 jam 15.00 wib sampai selesai. Pelatihan UPS dilaksanakan di Balai Desa Grogol pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 jam 15.00 sampai selesai.
Dengan adanya Pelatihan ini, sebagai persiapan bagi pemilihan anggota BKM dan UP-UP yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini.
”Program Raskin masih berlanjut”
09 Desember 2009Sepekan ini, warga Sukoharjo khususnya mereka yang tinggal di Bulakrejo merasa resah lantaran ada informasi program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dihentikan per Januari 2010.
Keresahan itu muncul lantaran untuk konsumsi sehari-hari, mereka masih mengandalkan beras bantuan dari pemerintah pusat tersebut, meski kualitasnya sangat rendah. Menanggapi kecemasan warga, berikut tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, ketika dijumpai Espos, Senin (7/12).
Program Raskin perlu diketahui bersama adalah program dari pemerintah pusat, bukan program pemerintah kabupaten (Pemkab). Program ini sudah berlangsung sejak lama, dan menurut catatan tidak pernah berhenti.
Mengenai keresahan warga miskin kalau-kalau program itu sampai dihentikan, kami bisa memahaminya. Namun, kecemasan itu sebenarnya tidak perlu, karena program Raskin masih tetap dilanjutkan pada 2010.
Mengenai Januari tidak ada Raskin, kemungkinan hal itu bisa terjadi, namun hanya bersifat sementara. Dengan kata lain, proses penganggaran hingga pembagian Raskin dari pemerintah pusat kemudian diturunkan ke pemerintah provinsi dan berakhir di pemerintah kabupaten, kadang membutuhkan waktu yang lama, khususnya ketika tahun berganti.
Akibatnya perencanaan yang lama itulah, distribusi Raskin kepada masyarakat akhirnya menjadi sedikit terlambat. Namun sekali lagi perlu saya tegaskan, pemerintah pusat belum akan menghentikan program tersebut.
Kalaupun nanti ada penghentian, saya yakin ada sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya kepada eksekutif dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama legislatif. Sebaliknya, kondisi yang ada sekarang, eksekutif sudah menerima kepastian program Raskin tetap dilanjutkan, meski nilai pagunya belum jelas.
Pesan saya kepada masyarakat, jangan merasa cemas lagi. Kemudian kedua, baik warga maupun perangkat desa jangan mudah mengembuskan informasi yang ada kaitannya dengan warga miskin, sebab hal itu sangat meresahkan. Berikan kepada masyarakat informasi yang benar untuk menjaga suasana Sukoharjo tetap kondusif. - Oleh : aps
Sumber solopos.co.id Edisi : Selasa, 08 Desember 2009 , Hal.VI
”Lanjutkan Raskin!”
07 Desember 2009Kemiskinan merupakan persoalan yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dalam melaksanakan pembangunan daerah.
Terbukti saat ini, berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), masih ada 360.591 warga miskin dari total penduduk di Kota Makmur sebanyak 840.477 jiwa. Bagi mereka yang miskin, untuk hidup sehari-hari masih banyak yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. Berikut udarasa sejumlah warga miskin yang ditanya Espos, Minggu (6/12), terkait dengan sejumlah informasi yang menyebutkan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) akan dihentikan tahun depan.
Tri Karyani, warga Bulakrejo, Sukoharjo
Saya dan keluarga sampai saat ini masih tercatat sebagai warga penerima bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Jadi untuk keperluan makan sehari-hari, suami yang hanya seorang penarik becak maupun kami semua masih mengandalkan Raskin.
Namun yang membuat kami resah, pihak kelurahan menginformasikan bulan depan Raskin sudah tidak ada lagi. Sebab, pemerintah sudah menarik program itu. Benar tidaknya, saya berharap pemerintah bisa memberikan kepastian. Sebab, sebagai warga miskin, saya sangat berharap program itu tidak dihentikan.
Apabila Raskin bisa diteruskan, kami juga berharap supaya pemerintah lebih memperhatikan kualitas Raskin. Sebab selama ini kami biasa mengkonsumasi Raskin yang digabung dengan beras baik. Apabila yang dimasak hanya Raskin, biasanya tidak enak dan cepat basi.
Pawiro Wijoyo, warga Bulakrejo, Sukoharjo
Sebagai kelompok manusia usia lanjut (Manula), saat ini saya dan istri memang sepenuhnya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Sebab, dengan usia saya yang sudah masuk 80 tahun, tanpa ada pekerjaan kecuali serabutan, saya tak mampu menopang kebutuhan keluarga.
Saya berharap, Raskin bisa dilanjutkan. Sebab selama ini kami selalu mengkonsumsi beras bantuan dari pemerintah itu. Meski harus dibagi rata dengan tetangga, kami bisa menerima asal tetap dapat jatah beras untuk makan.
Apabila jatah habis, biasanya saya minta bantuan anak saya untuk membelikan beras di pasar. Untuk beli beras sendiri, saya sudah tidak mampu.
Sekali lagi, saya benar-benar berharap bantuan beras dari pemerintah bisa tetap dilanjutkan. Sebab apabila hanya mengandalkan anak saya untuk beli beras sementara dia sendiri juga sudah punya keluarga sendiri, tidak bisa. Semoga pemerintah mau mendengar permintaan saya. - Oleh : aps
Sumber solopos.co.id Edisi : Senin, 07 Desember 2009 , Hal.VI
APBD habis, bantuan pengobatan 85.229 warga miskin terhenti
30 November 2009Sukoharjo (Espos)–Bantuan berobat untuk 85.229 warga miskin yang selama ini ditanggung APBD melalui kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) lantaran tidak terkover dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), per 1 November lalu dihentikan lantaran alokasi dana dari APBD sudah habis.
Penghentian pelayanan tersebut menurut informasi sementara, baru terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau tidak terjadi di Puskesmas yang masih menerapkan pengobatan gratis namun khusus untuk pelayanan kesehatan dasar. Untuk pelayanan kesehatan lanjutan, seperti operasi dan sejenisnya masih belum ada kejelasan.
Berdasar surat pemberitahuan dari RSUD no 445/3328/2009 perihal penghentian pelayanan Jamkesda, disebutkan bahwa pelayanan pasien Jamkesda atau mereka yang tidak terkover melalui Jamkesmas dihentikan per 1 November lalu. Pasalnya mengacu kepada surat yang ditandatangani Direktur RSUD dr Machmud Surjanto Sp B, alokasi APBD sudah habis sejak awal bulan ini.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sugihatmi mengakui, belum lama ini pihaknya memang menerima surat dari RSUD yang menginformasikan bahwa pelayanan pasien Jamkesda dihentikan. “Pasien miskin memang sudah tidak mendapat bantuan sejak November sampai Desember. Untuk solusinya bagaimana, terus terang kami belum tahu,” jelas Sugihatmi ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (30/11).
Sugihatmi menambahkan, berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati No 470.05/203/2008, jumlah warga miskin di Kota Makmur sebanyak 360.591 orang. Sementara mereka yang mendapat jatah Jamkesmas sebanyak 275.262 orang. Itu berarti ada 85.229 warga yang tidak terkover melalui Jamkesmas.
“Jatah Jamkesmas untuk Sukoharjo pada tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Dan kemungkinan jatah tersebut tidak mengalami perubahan pada 2010 mendatang,” jelasnya. Namun demikian dengan habisnya anggaran di APBD, Sugihatmi menambahkan, nasib pasien miskin mulai November hingga Desember mendatang memang tidak ada kejelasan.
sumber solopos.co.id 30 November 2009 | 19:45
62.624 Anak Balita di Sukoharjo tak dapat jatah susu
25 November 2009Sukoharjo (Espos)--Kecilnya anggaran pada belanja langsung mengakibatkan sebanyak 62.624 anak Balita tidak mendapat jatah pendamping pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu kaleng untuk perbaikan gizi.
Tak hanya persoalan kecilnya penyerapan bantuan pendamping PMT berupa susu, berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang diadakan komisi IV, Senin (23/11), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) ternyata juga tidak mengalokasikan anggaran untuk PMT anak Balita.
Alasan keterbatasan anggaran lagi-lagi disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan pihak DKK akhirnya menyerahkan kewajiban PMT kepada desa masing-masing melalui alokasi dana desa (ADD). ADD yang diandalkan pemerintah daerah sebagai sumber PMT juga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pasalnya, anggaran senilai Rp 10 juta yang dialokasikan melalui Posyandu tersebut sudah habis untuk menjamu tim PKK kabupaten yang setiap bulan selalu rutin mengunjungi desa-desa.
Kepala DKK, Suryono yang didampingi Sekretaris DKK, Agus Prihatmo dan seorang staf, Kristien menjelaskan, pihaknya selama ini memang tidak pernah mengalokasikan dana untuk PMT. “Karena keterbatasan anggaran, kami mengharapkan peran serta desa dalam hal pemberian PMT. Salah satu contohnya melalui ADD,” jelas dia kepada anggota dewan.
Untuk perbaikan gizi anak Balita, Suryono menambahkan, pihahnya hanya mengalokasikan anggaran untuk pendamping PMT berupa susu. “Pendamping PMT itu pun dananya dari pemerintah provinsi senilai Rp 94 juta lebih untuk 290 anak Balita,” jelasnya.
Anggota komisi IV, M Samrodin menjelaskan, pihaknya sangat menyayangkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap nasib anak Balita.
Sumber solopos.co.id By indah septiyaning on 24 November 2009 | 04:40
Pakem bersaing rebut dana P2KP
15 Oktober 2009Sukoharjo (Espos) Sebanyak 65 panitia kemitraan (Pakem) se-Kota Makmur bersaing untuk mendapatkan dana paket Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 2009 salah satunya adalah PAKEM DESA MANANG.Saat ini, proposal yang diajukan setiap Pakem masih dalam proses verifikasi. Asisten Manajemen Keuangan P2KP Advanced Sukoharjo, Buddy Prayitno, saat dijumpai Espos di kantornya, Selasa (13/10), mengungkapkan total dana paket yang bakal didistribusikan senilai Rp 7,5 miliar.
Menurutnya, dana paket merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP), di mana setiap BKM yang memenuhi syarat boleh mengajukan proposal untuk mendapatkannya. Dalam pengajuan tersebut, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat desa membentuk Pakem bersama dinas dan warga yang peduli atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
”Yang mempunyai kans untuk mendapat dana paket adalah BKM yang track record-nya baik dalam pengelolaan bantuan PNPM.”
Indikatornya, lanjut Buddy, meliputi beberapa hal. Salah satunya, repayment rate (RR) pinjaman bergulir minimal 90%. Selain itu, harus lolos audit serta tepat dari segi perencanaan kegiatan, lokasi, penggunaan, sasaran dan lain-lain.
Buddy menambahkan seleksi dan verifikasi proposal yang diajukan Pakem maupun tinjauan ke lapangan dilaksanakan oleh Pokja di tingkat kabupaten, bersama petugas P2KP Advanced sebagai konsultan.
Buddy juga menambahkan dana paket tahap pertama digulirkan senilai Rp 2 miliar, tahap kedua Rp 2,5 miliar dan tahap ketiga Rp 3 miliar. Sementara, proposal kegiatan yang boleh diajukan masing-masing Pakem nilainya Rp 30 juta-Rp 200 juta. ”Pekan depan diharapkan verifikasi sudah rampung dan diumumkan Pakem yang mendapat dana paket.”
LOKASI DAN ALOKASI BLM PNPM 2010
06 Oktober 2009Berdasarkan surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, No: B.1458/KMK/D.VII/VII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009, yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia telah ditetapkan lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandriti TA 2010 yang dijadikan acuan bagi seluruh penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang akan di laksanakan tahun 2010.
Berdasarkan lampiran surat tersebut, Kabupaten Sukoharjo masih mendapatkan program PNPM Mandiri. Sekitar 11 Kecamatan akan mendapatkan program PNPM Mandiri, 5 Kecamatan masuk PNPM Mandiri Perkotaan dan 6 Kecamatan masuk PNPM Mandiri Perdesaaan. Total dana BLM sebesar 25,490 M, yang bersumber dari APBN 20,88 M dan kewajiban APBD 4,61 M.
Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan terdiri dari :
1. Kecamatan Baki , Alokasi BLM 2,42 M, terdiri dari APBN 2,04 M dan APBD 380 juta.
2. Kecamatan Gatak, alokasi BLM 2,3 M terdiri dari APBN 1,9 M dan APBD 360 juta.
3. Kecamatan Kartasuro, alokasi BLM 2,33 M terdiri dari APBN 1,9 M dan APBD 390 juta.
4. Kecamatan Mojolaban, alokasi BLM 2,87 M terdiri dari APBN 2,42 M dan APBD 450 juta
5. Kecamatan Sukoharjo, alokasi BLM 2,57 M terdiri dari APBN 2,14 M dan APBD 430 juta
Lokasi PNPM Mandiri Pedesaan terdiri dari :
1. Kecamatan Bendosari,Alokasi BLM 2,5 M, terdiri dari APBN 2,0 M dan APBD 500 juta.
2. Kecamatan Bulu, alokasi BLM 2,0 M terdiri dari APBN 1,6 M dan APBD 400 juta.
3. Kecamatan Nguter, alokasi BLM 2,5 M terdiri dari APBN 2,0 M dan APBD 500 juta.
4. Kecamatan Polokarto, alokasi BLM 2,5 M terdiri dari APBN 2,5 M dan APBD 500 juta
5. Kecamatan Tawangsari, alokasi BLM 2,0 M terdiri dari APBN 1,6 M dan APBD 400 juta
6. Kecamatan Weru, alokasi BLM 1,5 M terdiri dari APBN 1,2 M dan APBD 300 juta
PEMBERKASAN BLM PNPM MP 2009
07 September 2009PENCAIRAN BLM 3 PNPM MP 2008
05 September 2009
Pencairan BLM II PNPM MP
13 Agustus 2009
Berita Gembira
06 Agustus 2009MONEV PNPM MP di Desa Manang
Kamis, 06 Agustus 2009 telah diadakan monitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan PNPM MP di Desa Manang / BKM Manunggal Sejahtera. Tim Monev terdiri dari Dade Sarifudin (Askod CD), Teguh (Askod Infra), A. Bustanul H. (Askod MK), M. Fachrian (Asmandat). Acara ini dihadiri oleh anggota BKM, UP-UP BKM, Pemdes, dan tentunya seluruh tim faskel 27 Grogol. Acara monev dimulai pukul 10.00 dan berakhir pukul 14.00 siang. Monev terdiri dari 3 hal pokok yaitu untuk infra dipandu oleh Teguh, Sosial dan kelembagaan dipandu oleh Dade Sarifudin, Sekretariat dan UPK dipandu oleh A. Bustanul H. Pada kesimpulan akhir dinyatakan bahwa masih ada beberapa pembukuan yang perlu dibenahi baik di sekretariat ataupun di UPK, perlu dimanfaatkannya media warga sebagai bentuk transparansi / akuntabilitas , harus ada tembusan laporan bulanan oleh sekretaris dan upk kepada kepala desa, laporan bulanan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Penantian yang Penuh Harapan
02 Agustus 2009Bukan saatnya kita saling menyalahkan, namun perlu adanya koreksi dari berbagai pihak tentang sistem dan prosedural pencairan BLM PNPM yang dirasa oleh masyarakat cukup rumit bila dibanding dengan program-progran lainnya seperti BHBK (Bagi Hasil Bantuan Keuangan) APBD. Masyarakat menilai bahwa pengajuan proposal dan LPJ BHBK lebih simpel, dan efisien serta pencairannyapun langsung 100% walaupun mereka harus mengurus sendiri sampai kabupaten (Binsos, BPKD, dan Bank Jateng), sedang pengajuan proposal dan LPJ BLM PNPM MP tidak simpel, dan tidak efisien serta pencairannya melalui 3 tahap yaitu 30%, 60%, dan 10% sehingga dipandang tidak efisien dari segi waktu, biaya pencairan dan pelaksanaan secara tehnis di lapangan.
Harapan masyarakat cuma satu: Sederhanakan Proposal, LPJ dan Prosedur pencairan BLM PNPM MP.
Pemilu BKM, Monev, dan Pakem PAKET
29 Juli 2009Hari Selasa, 28 Juli 2009 BKM Manunggal Sejahtera memiliki agenda yang cukup padat. Pada jam 15:00 sampai jam 17.30 wib Koordinator BKM menghadiri undangan Tim Faskel 30 Grogol dalam rangka koordinasi pemanfaatan BLM PNPM Mandiri Perkotaan dan persiapan pemilu BKM. Acara tersebut berlangsung di Posko Tim Faskel 30 Grogol di Rumah Bp Darto Wiyono Gedangan Grogol. Dengan panjang lebar Joko Tri Haryanto, S.T. selaku senior faskel menjelaskan tentang Milestone dan time schedule PNPM MP tahun 2009 - 2010, serta alur pemilu BKM tahun 2009.
Kemudian malam harinya jam 20:00 BKM Manunggal sejahtera bersama Pemdes Manang mengadakan rapat pembentukan Panitia Kemitraan PAKET P2KP tahun 2009, persiapan Pemilu BKM, dan persiapan MONEV yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 6 Agustus 2009 oleh Tim Korkot Sukoharjo serta membahas permasalahan intern dan ektern BKM. Rapat dihadiri oleh unsur BKM. Pemdes, Tokoh Masyarakat, UPTD PU dan Tim faskel 30 Grogol.
Dalam rapat ini telah ditetapkan wakil-wakil dari keempat unsur BKM, Pemdes, Tomas dan PU untuk menjadi Panitia Kemitraan PAKET Tahun 2009, antara lain : Ketua Pakem R. Sardjono, sekretaris R. Soemarso, Bendahara H. Sukirno, Pelaksana Susanto ST dan Dwi Sartono, dengan nama Pakem : MANANG MAKMUR.
Baca Selengkapnya......Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
26 Juli 2009 Pada bulan Juli 2009 Departemen Pekerjaan Umum telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan . Secara umum Pedoman ini diperuntukkan bagi para pelaku pelaksana PNPM utamanya Fasilitator dan pengurus LKM/BKM.
Melalui buku pedoman pelaksanaan edisi Juli 2009 yang merupakan revisi dari edisi sebelumnya ini, diharapkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin di Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD’45.
Silahkan Download Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di alamat berikut http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid=237&catid=1& Bagian A: Umum (Pdf, 1.888 Kb) Bagian B: Pelaksanaan Lapangan (Pdf, 1.309 Kb) Bagian C: Manajemen Program (Pdf, 1.321 Kb) Lampiran (Pdf, 3.007 Kb)
Sosialisasi PNPM MP & PAKET P2KP 2009
24 Juli 2009Pada hari Kamis 23 Juli 2009, Dengan difasilitasi Camat Grogol Drs. Adi Putranto, S,H., Forum Komunikasi Antar BKM se-Kecamatan Grogol mengundang seluruh koordinator BKM, kepala desa, PJOK serta para pelaku PNPM MP di wilayah kecamatan Grogol dalam acara Sosialisasi PNPM MP & PAKET P2KP tahun Anggaran 2009 yang bertempat di Pendopo Kecamatan Grogol. Nara sumber utama adalah Ir. A.A. Bambang Haryanto, M.Eng.Sc, MH. (Kepala Satker PNPM MP Sukoharjo) dan Sutarto, S.P. (Korkot PNPM MP Sukoharjo). Ada perbedaan antara PNPM MP tahun 2008 dan PNPM MP tahun 2009 yaitu untuk tahun 2008 Kegiatan PNPM MP berada di bawah Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Sukoharjo, sedang untuk tahun 2009 dibawah Dinas PU Sukoharjo.
Desa Manang merupakan salah satu dari lima desa di Kecamatan Grogol yang diberi kesempatan untuk memperoleh dana PAKET P2KP tahun Anggaran 2009 dengan adanya dana sharing PAKET P2KP dari APBD kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 47.500.000,00 (Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dana sharing BLM PNPM MP sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah). Dana sharing PAKET P2KP direncanakan untuk peningkatan jalan aspal dengan hot mix/sheet di wilayah Rw III sampai Rw IV Desa Manang, sedang dana sharing BLM akan digunakan untuk pembuatan talud jalan di wilayah Tangkil Baru Rt 03 Rw VII Desa Manang. Hal ini tentunya harus disyukuri oleh masyarakat Desa Manang umumnya dan BKM Manunggal Sejahtera pada khususnya, mengingat empat tahun berturut-turut dari tahun 2006 sampai tahun 2009 Desa Manang mendapat kepercayaan untuk menyalurkan dana BLM kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya......
PNPM Mandiri Perkotaan 2008
23 Juli 20092. BLM PNPM MP ditransfer ke rekening BKM
3. Masyarakat membentuk KSM/Panitia
5. Proposal KSM diverifikasi oleh UPL-BKM
6. Proposal diajukan ke Korkot PNPM MP
7. Proposal diverifikasi dan disurvey oleh Faskel/Askorkot Infra
8. Proposal dinyatakan layak
9. Surat Persetujuan ditandatangai Korkot PNPM MP dan Satker PU
10. BKM mencairkan BLM PNPM MP ke KSM/Panitia
Kisah Lampau
22 Juli 2009STRUKTUR ORGANISASI
21 Juli 2009 Berdasarkan hasil Rembug Warga Tahunan (RWT) Desa Manang tahun 2007, maka susunan pengurus BKM Manunggal Sejahtera sebagai berikut : Koordinator : Mustar, S.Pt. Anggota-Anggota : 1. Mulyadi, S.P., 2. Sri Widodo, S.Sn., 3. Marwanto, A.Md., 4. Sarni, 5. Mutik Atik, 6. R. Sardjono, 7. R. Soemarso, 8. Sumarno, 9. Purnanto, S.Pd., 10. Surono, 11. Sri Murniati, S.Pd., 12. Wagino. Sesuai hasil keputusan rapat anggota BKM Manunggal Sejahtera, maka telah terpilih pelaksana lapangan sebagai berikut : Sekretaris : Amir Syahid, Unit Pengelola Keuangan (UPK) : 1. Dwi Sartono, 2. Abu Ismail, Unit Pengelola Lingkungan (UPL) : Sardjiman, Unit Pengelola Sosial (UPS) : Sunarti.
BKM MANUNGGAL SEJAHTERA
20 Juli 2009SEPUTAR BKM & KEGIATANNYA
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Manunggal Sejahtera berkedudukan di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah. BKM Manunggal Sejahtera didirikan dengan akte notaries IKKE LUCKY, SH, nomor 62/2005 tertanggal 15 september 2005, notaries di jalan A. Yani no 340 Pabelan Kartosuro Sukoharjo
BKM Manunggal Sejahtera adalah sebuah lembaga independent yang dibentuk oleh, untuk, bagi, dan milik seluruh warga masyarakat Desa Manang, bukan milik perorangan, golongan, atau pemerintah desa. Tujuan utama BKM Manunggal Sejahtera dibentuk adalah untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Manang melalui tridaya pembangunan Desa meliputi kegiatan sarana dan prasarana fisik, kegiatan pinjaman bergulir ekonomi produktif, dan kegiatan sosial masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan Tridaya Pembangunan dibentuklah unit-unit pelaksana lapangan yaitu Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).
Baca Selengkapnya......
