Catatan akhir tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo; Kesehatan & kesejahteraan warga miskin memprihatinkan

Pasang surut bidang politik di Kabupaten Sukoharjo sepanjang tahun 2009 lebih dirasakan masyarakat dibanding bidang pemerintahan, mulai dari awal hingga akhir tahun.Kondisi tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi nasional, yakni pesta demokrasi. Yaitu pesta demokrasi yang digelar pada 9 April lalu atau lebih dikenal dengan Pemilihan Umum Legislatif dan yang digelar pada 8 Juni atau Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Republik Indonesia ke-7.
Dari dua hajad besar pemerintah pusat tersebut, mau tak mau kondisi politik di daerah juga terpengaruh. Dalam Pemilu legislatif misalnya, masyarakat tidak hanya diharuskan memilih perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun juga memilih perwakilan mereka di DPRD.
Terkait Pemilu legislatif, apabila dibandingkan dengan 2004 lalu, jumlah kursi legislatif Kota Makmur pada 2009 masih stabil yaitu 45 kursi. Selanjutnya dari total 45 kursi yang ada, 19 kursi dikuasai oleh wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding 2004 lalu yang hanya 17 kursi.
Untuk merebut hati masyarakat, berbagai cara mereka lakukan mulai dari memberi bantuan pada warga hingga obral janji-janji yang kebanyakan tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan hingga ada juga yang berjanji tidak akan mengambil gaji ketika sudah meraih jabatan sebagai wakil rakyat. Semua ini akan selalu diingat masyarakat terutama ketika calon yang mereka contreng lolos dalam kegiatan pelantikan yang digelar 5 September lalu.
Janji deras mengalir, lantas bagaimana imbasnya terhadap kesejahteraan masyarakat? Berdasarkan data yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), angka kemiskinan pada 2009 tidak berubah apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun sebelumnya. Tercatat hingga saat ini jumlah warga miskin di Sukoharjo sebanyak 360.591 jiwa. Dari total jumlah itu, hanya 275.262 warga yang dilindungi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sisanya sebanyak 85.229 orang diambil alih oleh Pemkab nelalui melalui program Jamkes Daerah (Jamkesda).

Habis
Ada catatan buram menjelang akhir tahun atau tepatnya November lalu. Anggaran Jamkesda Pemkab yang disalurkan melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) senilai Rp 1 miliar habis. Akibatnya, warga miskin yang mengalami sakit serius tidak bisa ditangani di RS dan harus dikembalikan lagi ke Puskesmas yang jelas-jelas sudah angkat tangan karena keterbatasan dokter ahli dan alat-alat medis.
Menjadi catatan merah Komisi IV DPRD Sukoharjo saat itu, warga miskin bagai dipingpong untuk pemenuhan hak kesehatan mereka. Mengenai kondisi ini, Komisi IV berkilah belum bisa memperbaikinya lantaran anggaran perubahan sudah ditetapkan oleh anggota Dewan yang lama. Hingga 2009 berakhir, tak ada serupiah pun bantuan yang mengalir untuk warga miskin yang sedang sakit di RS.
Di tengah kesulitan warga miskin tersebut, Bupati Bambang Riyanto mengajukan usul yang kontroversial yaitu pengadaan kendaraan roda dua untuk kepala desa (Kades) senilai Rp 2 miliar lebih.
Usulan tersebut ditentang banyak kalangan lantaran di 2009 ini untuk kali pertamanya Kades maupun perangkat desa menerima tunjangan kesejahteraan. Masyarakat umum, akademisi, hingga kalangan anggota Dewan menilai Bupati berlebihan kepada Kades dan perangkatnya.
Selain habisnya dana Jamkesda di tengah jalan, anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT) anak Balita juga mengenaskan. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mengaku tidak bisa menganggarkan PMT karena terbatasnya anggaran. Berdasarkan laporan dinas kepada legislatif, hanya 290 anak Balita gizi kurang yang mendapat bantuan susu sementara jumlah total anak Balita gizi kurang sebanyak 2.105 anak.
Kemiskinan akibat minimnya lapangan pekerjaan ditengarai menjadi penyebab kondisi ini terjadi. Janji Bupati yang akan membuka Kawasan Industri Nguter untuk mengurangi pengangguran, belum terbukti hingga di penghujung tahun.
Kabar menggembirakan datang dari para buruh. Tahun ini untuk kali pertamanya Upah Minimum Kabupaten (UMK) bisa sesuai 100% kebutuhan hidup layak (KHL). Meski awalnya alot, UMK buruh pada 2010 mendatang bisa mencapai Rp 769.500. - Oleh : Ayu Prawitasari . Sumber solopos.co.id Edisi : Kamis, 31 Desember 2009 , Hal.VI.

Share