Bupati: Gakin Sukoharjo bakal didata ulang

Sukoharjo (Espos)–Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menganggap data warga miskin (Gakin) di Kota Makmur belum valid. Untuk itu, Gakin akan didata ulang.
Bupati mengatakan pendataan ulang Gakin tersebut dimaksudkan agar pemberian bantuan dan tunjangan sosial pada masa kepemimpinannya tidak salah sasaran. Pemutakhiran data Gakin di Sukoharjo setidaknya akan dilakukan pada tahun depan.

“Pendataan ulang Gakin harus dilakukan door to door dan by name. Agar data Gakin itu betul-betul valid,” ujar Wardoyo saat dijumpai wartawan di Gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (17/9).

Menurut catatan yang sudah ada, lanjut Bupati, jumlah Gakin di Sukoharjo sekitar 350.000 orang. Dalam pendataan ulang Gakin itu, Pemkab Sukoharjo akan melibatkan pihak ketiga. Yakni dari kalangan akademisi dari perguruan tinggi (PT).

“Data yang ada di Bappeda (Badan Perancanaan Pembangunan Daerah-red) itu masih perlu data ulang lagi. Keberadaan Gakin harus ditelusuri betul hingga tingkat bawah,” tegas dia.

Pendataan ulang itu akan dianggarkan pada tahun depan. Pemilihan kalangan akademisi sebagai pihak ketiga dalam pendataan ulang Gakin, karena dinilai lebih terpercaya. Ke depan, penyaluran bantuan bagi rakyat miskin pun akan disesuiakan dengan data baru tersebut.

Baik penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), serta bantuan-bantuan sosial lainnya.

Sasaran Gakin dalam program Bupati baru tentang santunan kepada keluarga miskin yang ditinggal mati keluarganya juga akan disesuaikan pada pendataan ulang itu.

Seperti diketahui, program bantuan tersebut pernah dijanjikan dan dimasukkan pada visi misi pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto saat mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2010-2015. Besarnya santunan itu yakni Rp 3 juta per Gakin. “Program-program kami akan mulai dilaksanakan tahun depan. Termasuk santunan orang meninggal dunia. Maka dari itu, agar tidak salah sasaran, data Gakin perlu diperbaiki,” urai Wardoyo.

Bupati Sukoharjo itu menginginkan, penyaluran bantuan sosial di Sukoharjo diterima sesuai dengan keadaan di lapangan. Jangan sampai, lanjutnya, orang mampu yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan itu justru terdata sebagai Gakin.

“Semua bantuan sosial, seperti Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, pendidikan gratis dan santuan orang meninggal dunia akan mengacu pada data itu,” pungkas Wardoyo.

Sumber solopos.com By Tutut Indrawati on 17 September 2010

Baca Selengkapnya......

BLM II dan III Tahun 2009 Kapan Cair???

Hingga sampai bulan mei 2010 dana BLM II dan III untuk tahun anggaran 2009 BKM Manunggal Sejahtera Desa Manang kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah belum ada kejelasan kapan akan ditransfer ke rekening BKM.
Kemana BLM itu apakah hangus???????

Tanggapan 1

Re: BLM II dan III Tahun 2009 ??
PPM P2KP, 18 Mei 2010, jam 10:32:53
Kepada Yth
Rekan BKM Manang
Di tempat

Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Perlu di informasikan bahwa setiap Kecamatan sasaran PNPM Mandiri Perkotaan hanya akan menerima stimulan BLM maksimal 3 (tiga) kali putaran (1 putaran= 3 kali BLM). Setelah itu, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai channeling program. (sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan,hal. 32, Juli 2009)

Mengenai BLM tahap II sumber dananya dari APBD (mohon ditanyakan kepada Pemda setempat), sedangkan BLM tahap III untuk Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah akan dialokasikan pada tahun 2010. Karena pada tahun yang sama Kecamatan Grogol memasuki lokasi penguatan (phase out) dimana lokasi tersebut telah mendapatkan BLM 3 (tiga) kali putaran.

Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.

Wassalam
PPM PNPM Mandiri Perkotaan
Tanggapan 2

Re: BLM II dan III Tahun 2009 ??
bkm manang, 19 Mei 2010, jam 8:37:03
Total dana BLM Anggaran 2009 Rp 160.000.000,00; Tahap I APBN Rp 48 juta, Tahap II Rp 80 juta terdiri dari APBD Rp 32 juta & APBN Rp 48 juta, Tahap III APBN Rp 32 juta.
BLM Tahap I APBN Rp 48 juta dan Tahap II APBD Sukoharjo Rp 32 juta sudah cair. Jadi yang kami tanyakan BLM Tahap II APBN Rp 48 juta dan Tahap III APBN Rp 32 juta??? Mohon penjelasan juga mengenai penjelasan diatas kenapa Tahap III Anggaran 2009 akan dicairkan tahun 2010 ini, secara DIPA apakah itu belum hangus mengingat tahap 2 APBN saja belum masuk rekening BKM apalagi tahap 3???
Tanggapan 3

Re: BLM II dan III Tahun 2009 ??
PPM P2KP, 19 Mei 2010, jam 10:29:48
Kepada Yth,
Rekan BKM Manang
Di tempat

Menyambung informasi sebelumnya, bahwa untuk tahun anggaran 2009 BKM Manunggal Sejahtera Desa Manang kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah hanya mendapatkan BLM tahap I. Sedangkan untuk BLM tahap II (APBN) dan tahap III pada TA. 2010 total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bila TA. 2010 BKM Manunggal Sejahtera telah menerima BLM tahap II dan tahap III, maka Kelurahan/Desa Manang sudah mendapatkan 3 (tiga) kali putaran BLM dengan 3 tahapan pencairan di setiap putaran berarti tahun berikutnya tidak dialokasikan BLM, namun tetap didampingi untuk penguatan kapasitas masyarakat untuk mengakses program-program sektor atau channeling program.

Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.

Wassalam
PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Baca Selengkapnya......

Minim, warga miskin yang tercakup Jamkesda

Sukoharjo (Espos) Alokasi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) Kabupaten Sukoharjo ditengarai belum mencakup sebagian besar warga miskin di wilayah itu.
Komisi IV DPRD Sukoharjo bahkan berasumsi sebanyak 84.649 warga miskin (Gakin) atau sekitar 99,3% belum tersentuh dana perlindungan kesehatan bagi warga miskin itu. Asumsi tersebut diperoleh Komisi IV setelah berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo, Senin (5/4). Kondisi demikian, menurut Komisi IV, menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dalam menangani pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Jumlah pasien Jamkesda di RSUD Sukoharjo hingga Maret lalu hanya sebanyak 254 orang atau rata-rata per bulan rumah sakit (RS) menangani sekitar 85 orang. Sementara itu anggaran Jamkesda yang tersedot setiap bulannya senilai Rp 150 juta. Dengan total anggaran Jamkesda senilai Rp 1,2 miliar, RSUD memperkirakan tidak sampai satu tahun atau hanya hingga Agustus dana tersebut sudah habis. Anggota Komisi IV, M Samrodin, seusai berkunjung ke RSUD mengatakan, apabila mengacu kepada data yang disampaikan pihak RSUD, hanya sedikit Gakin yang tercakup melalui Jamkesda. “Kalau menggunakan data yang disampaikan RSUD, rata-rata jumlah pasien per bulan sekitar 85 orang. Kalau rata-rata jumlag pasien per bulan itu dikalikan delapan bulan maka jumlah pasien yang menggunakan dana Jamkesda sebanyak 680 orang,” ujarnya, Senin. Lebih lanjut, Samrodin menambahkan, Gakin yang ditanggung Jamkesda berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo sebanyak 85.329 orang. Dengan begitu, diprediksi ada sebanyak 84.649 Gakin yang tidak bisa tercakup dalam Jamkesda 2010 ini. Samrodin menambahkan, Komisi IV sudah menawarkan kepada RSUD untuk mengungkapkan persoalan terkait Jamkesda agar program tersebut ke depan menjadi lebih baik. Direktur RSUD Sukoharjo, Machmud Surjanto, menjelaskan, pihaknya memang kesulitan untuk membuat perkiraan kebutuhan dana Jamkesda. Hal itu disebabkan, selain orang sakit tidak bisa diprediksi, RSUD juga belum memiliki data akurat mengenai penerima Jamkesda. Sumber Solopos Edisi : Rabu, 07 April 2010 ,

Baca Selengkapnya......

Suara Dewan Sukoharjo

Pemkab Sukoharjo kurang serius menangani pelayanan kesehatan warga miskin, dengan asumsi 84.649 gakin(yg tidak terdaftar jamkesmas) atau sekitar 99,3% belum tersentuh perlindungan kesehatan bagi warga miskin,jumlah pasien jamkesda hingga maret lalu sebanyak 254 0rang atau 85 orang per bulan dana yg tersedot 150 jt/bln....dgn total anggaran 1,2 M RSUD memperkirakan hingga Agustus dana akan habis dan tidak mencapai 1 thn.sumber Mochammad Samrodin, Anggota DPRD Sukoharjo Komisi IV.

Baca Selengkapnya......

Tuai kritik, 70 persen proyek PNPM bersifat fisik

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang tengah bergulir rupanya juga tak sepi dari kritikan, meski banyak juga mendapatkan acungan jempol. Salah satu kritikan ialah soal masih besarnya anggaran untuk pos program fisik. Sementara, program sosial kemasyarakatan yang menjadi jargon PNPM selama ini, justru hanya dapat porsi yang sangat kecil.

Kritikan tersebut disampaikan sejumlah aktivis Spekham Solo ketika mendapatkan kunjungan calon Walikota Solo, Eddy Wirabhumi di Sekretriat Spekham setempat, pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, salah satu aktivis, Vera Kartika Giantari mempertanyakan soal anggaran program fisik yang justru mendominasi keseluruhan program PNPM. Menurutnya, alokasi untuk program fisik sebesar 70% dinilai tak tepat sasaran dan tak mendidik masyarakat.

”Namanya saja program pemberdayaan. Jadi apa yang mau diberdayakan jika masyarakat terus diajak membangun dari kucuran dana PNPM, dan tak diajak berpikir bersama untuk melakukan pemberdayaan diri mereka sendiri,” paparnya.

Kondisi tersebut, menurutnya justru membuat masyarakat tak terberdayakan. Paling jauh, kata dia, masyarakat hanya diajak membangun namun tak tahu menahu soal upaya pemberdayaan mereka agar tahu hak-hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. ”Kalau namanya program pemberdayaan, ya mestinya anggaran 70% untuk pemberdayaan, bukan yang 70% untuk program fisik,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator PNPM Kota Solo, Hary Fadhilah mengakui bahwa upaya untuk membalik anggaran dari 70% untuk fisik menjadi 70% untuk program pemberdayaan masyarakat bukanlah pekerjaan gampang. Pasalnya, upaya untuk menuju ke arah pemberdayaan dalam arti nonfisik belum memiliki standar dan hasil yang bisa dipastikan. Sementara, setiap anggaran harus ada pertanggungjawabannya dan hasilnya yang bisa dipastikan. ”Misalnya PNPM untuk melatih skill atau mengajari masyarakat keahlian lainnya, program tersebut tak bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat. Lain halnya jika program fisik, langsung bisa dilihat dan dirasakan.” sumber solopos Edisi : Selasa, 06 April 2010 , Hal.II

Baca Selengkapnya......

Bantuan rehab hanya cakup 125 RTLH

Sukoharjo (Espos) Puluhan ribu rumah tak layak huni (RTLH) di Sukohajo masih belum terkover bantuan rehab. Kondisi itu disebabkan minimnya alokadi dana dalam APBD Kabupaten Sukoharjo untuk bantuan rehab.
Kepala bidang (Kabid) Sarana Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Sukoharjo, Sunarso menjelaskan, jumlah RTLH di Sukoharjo hingga tahun 2009 lalu sebanyak 39.171 unit rumah. Dia mengklaim jumlah RTLH di Sukoharjo telah berkurang sebanyak 1.310 unit dibanding tahun 2008 yang mencapai 40.481 unit rumah.

”Data tahun 2009 RTLH yang masih belum mendapat bantuan sebanyak 39.171 rumah. Jumlahnya memang masih cukup banyak tapi jika dibanding tahun sebelumnya sudah banyak berkurang,” terangnya ketika dijumpai Espos, baru-baru ini di kantornya.

Dia mengatakan, lantaran minimnya anggaran maka bantuan rehab RTLH selama ini dibatasi. Untuk tahun 2010 ini saja, katanya, bantuan rehab RTLH dipastikan mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun lalu.

Pada tahun 2009, total desa penerima bantuan rehab RTLH berjumlah 50 desa dengan kuota masing-masing desa sebanyak lima unit rumah. Namun, pada tahun ini desa penerima bantuan RTLH hanya 25 desa dengan total bantuan rehab sebanyak 125 unit rumah dengan nilai bantuan Rp 2,5 juta. Anggaran tahun ini sebagian besar tersedot untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

”Bantuan untuk rehab rumah tahun ini memang dipastikan menurun, sebab anggaran dari APBD berkurang karena tersedot untuk Pilkada. Penurunan bantuan mencapai 50% dari tahun lalu yang mencapai 50 desa. Tahun ini hanya 25 desa,” terangnya.

Berkurangnya anggaran bantuan rehab RTLH menunut pihaknya lebih selektif dalam memberi bantuan. Dari 12 kecamatan di Sukoharjo, yang mendapat bantuan rehab RTLH hanya enam kecamatan yang hingga kini memiliki sebaran jumlah RTLH cukup besar yakni, Polokarto, Bulu, Tawangsari, Weru, Nguter dan Bendosari.

Menanggulangi kemiskinan

”Ya tentu akan kami pilih rumah yang benar-benar layak mendapat bantuan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta fakta di lapangan. Berdasar data yang kami miliki kecamatan yang paling banyak RTLH-nya di Polokarto dengan jumlah sekitar 7.000 RTLH,” jelasnya.

Staf Bapermades lainnya, Ade Miftah menambahkan, kendati bantuan rehab RTLH yang dialokasikan Pemkab terbatas, namun pihaknya tetap akan berupaya terus menurunkan jumlah RTLH di Sukoharjo sebagai langkah untuk menanggulangi kemiskinan.

”Kami akan mengupakan mencari teobosan lain, misalnya dengan meminta bantuan ke pihak lain seperti Provinsi dan pusat serta para pengembang. Yang penting program bantan rehab RTLH masih terus berjalan,” katanya.

Terkait pencairan bantuan rehab RTLH, Sunarso mengaku belum bisa memastikan lantaran masih menunggu proses pencairan anggaran dari Pemkab. - Oleh : ufi Sumber http://edisicetak.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h33&id=55369 Edisi : Kamis, 11 Februari 2010 , Hal.VI.

Baca Selengkapnya......

1.521 RTS tak akan terima Raskin

Sukoharjo (Espos) Sebanyak 1.521 rumah tangga sasaran (RTS) di Sukoharjo tidak akan menerima bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) mulai tahun ini. Penyebabnya, data Balai Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Sukoharjo menurun.


Kepala Gudang Bulog Grogol, Joko Iswanto menyebutkan, alokasi Raskin untuk tahun ini memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut, imbuh dia, menyebabkan 1.521 RTS tidak akan menerima Raskin lagi pada 2010 ini. “Berdasarkan data yang saya terima, memang jumlah RTS pada tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penyebabnya saya tidak tahu pasti karena alokasi Raskin ini mengacu kepada data BPS,” terangnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (10/2).

Joko menjelaskan, pada 2009 lalu alokasi Raskin ditujukan untuk 63.320 RTS sementara untuk 2010 ini hanya 61.899 keluarga yang mendapatkannya. Dengan begitu, ada 1.521 keluarga yang tidak lagi mendapat jatah Raskin pada tahun ini. Berkurangnya jumlah RTS penerima Raskin, menyebabkan pembagian beras untuk masyarakat juga berkurang. Apabila pada 2009 lalu, jatah Raskin sebanyak 11 juta kilogram (g) lebih, sekarang ini menyusut menjadi 9 juta kg lebih.

Terkait Raskin Sukoharjo, Joko menambahkan, sudah didistribusikanpada awal Januari lalu. “Jatah Raskin yang Januari sudah kami distribusikan kepada masyarakat pada 5 Januari lalu. Sementara untuk jatah Februari memang agak telat karena beras masih kami fumigasi dulu. Fumigasi ini adalah proses mematikan kutu-kutu yang ada di beras.”

Fumigasi

Proses fumigasi itu, membutuhkan waktu satu pekan. Oleh sebab itu Bulog memprediksi Raskin baru bisa diedarkan sekitar 16 Februari. Kasubag Pengembangan Dunia Usaha Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo, Doyo Subriantoro membenarkan penyusutan alokasi Raskin. “Memang jatah Raskin berkurang. Mengenai pengurangan jumlah RTS penerima Raskin itu, mengacu kepada pendataan BPS yang dilakukan pada 2008 lalu,” jelasnya.

Terkait pengurangan jumlah RTS tersebut, Doyo menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kecamatan. Selanjutnya, kecamatan akan berkoordinasi dengan kelurahan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Komisi II DPRD Sukoharjo Rabu kemarin melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Bulog. Namun Komisi II terpaksa menunda agenda tersebut karena setelah sampai di lokasi, gudang Bulog dikunci untuk kepentingan fumigasi.

Ketua Komisi II, R Eka Junaedi menjelaskan, tujuan kedatangan dewan ke Bulog hari itu adalah untuk memeriksa kualitas beras simpanan Bulog termasuk juga Raskin. Namun demikian, rencana itu terpaksa ditunda karena gudang Bulog ditutup. “Sidak akan kami lakukan lain waktu sambil menunggu proses fumigasi selesai,” jelasnya kepada wartawan seusai Sidak. - Oleh : aps

Baca Selengkapnya......

Bantuan PNPM-MP Grogol dihentikan

Sukoharjo (Espos) Alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Grogol mulai tahun 2010 ini dihentikan.
Askot Pemberdayaan Masyarakat PNPM-MP Sukoharjo, Dade Saripudin mengatakan, kendati Grogol tidak lagi mendapat alokasi dana BLM PNPM-MP namun proses pendampingan masyarakat di wilayah itu tetap berjalan untuk menyelesaikan program yang belum rampung.

”Mulai tahun 2010 ini 14 desa di Grogol tidal lagi mendapat dana BLM PNPM, sebab Grogol sudah mendapat mendapat BLM tiga kali berturut-turut dari mulai 2007, tapi kami harapkan proses pendampingan terus berjalan,” terangnya ketika dijumpai Espos, Kamis (4/2).

Lebih lanjut dia mengatakan, kendati saat ini Grogol tidak lagi mendapat alokasi dana BLM PNPM-MP, namun wilayah tersebut masih berpeluang mendapatkan program kegiatan yang bersifat sektoral seperti PNPM Pariwisata maupuan PNPM Perumahan.

”Tapi itu semua tergantung keberlangsungan program kegiatan di Grogol,” katanya.

Dade menerangkan, berdasar penilaian yang dilakukan, kendati beberapa desa di Grogol sudah mulai eksis mengembangkan program kegiatan, namun sejauh ini masih ada desa yang kurang efektif dalam mengelola pinjaman bergulir lantaran banyaknya tunggakan.

”Tingkat pengembalian pinjaman bergulir di Desa Kwarasan sudah baik, tapi untuk desa yang lain memang masih agak susah. Untuk itu, kami akan berkoordinasi terus dengan pemerintah setempat untuk menyadarkan masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia menambahkan untuk tahun 2010 ini total alokasi BLM PNPM-MP yang diterima Sukoharjo mencapai Rp 10 miliar dengan rincian dana APBN sekitar Rp 8 miliar dan dana pendampingan dari APBD sekitar Rp 2 miliar.

Menurutnya, dana sebesar Rp 10 miliar tersebut akan dialokasikan untuk 69 desa atau kelurahan di lima kecamatan Sukoharjo yakni, Mojolaban, Sukoharjo Kota, Kartasura, Baki dan Gatak.

”Rata-rata setiap desa atau kelurahan akan mendapat dana BLM sekitar 100 juta-300 juta, dananya untuk program tridaya pemberdayaan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan lingkungan,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya......

41% Penduduk Sukoharjo miskin

Sukoharjo (Espos)–Sebanyak 353.412 atau 41% dari total 854.007 warga Kota Makmur termasuk kategori warga miskin berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada akhir tahun lalu.Kondisi demikian terungkap dalam Semiloka Review P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan yang digelar di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kamis (7/1). Di saat anggaran pemerintah kabupaten (Pemkab) terbatas, untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut selanjutnya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana senilai Rp 8 miliar pada tahun ini melalui PNPM.

Asisten Koordinator Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat PNPM-MP Sukoharjo, Dade Saripudin menjelaskan, total jumlah warga miskin di Sukoharjo sebanyak 300.000 orang lebih. “Tapi mengenai data warga miskin ini langsung ditanyakan kepada perwakilan Bappeda yang datang saja ya. Sebab data itu kami dapat dari Bappeda,” jelasnya kepada Espos seusai acara.

Mengenai penyebab tingginya angka kemiskinan, Dade menjelaskan, dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Di antaranya, kurang meratanya kesempatan pendidikan, kesehatan maupun kesempatan kerja. Rendahnya pengembangan industri kecil maupun industri menengah sebagai salah satu indikasi rendahnya kemandirian serta daya saing ekonomi juga menjadi penyebab yang lain.

“Pengentasan kemiskinan sekarang ini kan bukan hanya menjadi tujuan daerah melainkan juga menjadi program nasional. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya juga harus berkesinambungan,” jelasnya.
Melalui PNPM, Dade menambahkan, pemerintah pusat berusaha membantu pemerintah daerah. Beberapa isu strategis lokal mengenai kemiskinan itu antara lain masih tingginya keluarga prasejahtera yaitu sebanyak 52.620 kepala keluarga (KK), pemberian makanan tambahan (PMT) anak Balita senilai Rp 391 juta sementara kebutuhan riil sekitar Rp 1,5 miliar dan beberapa isu lain.

Terkait kesinambungan program pengentasan kemiskinan, Dade menjelaskan, pada tahun ini Sukoharjo mendapat gelontoran dana senilai Rp 8 miliar. Sementara itu dana pendampingan dari Pemkab senilai Rp 2 miliar.
Sumber solopos.com 8 Januari 2010 | 03:15.

Baca Selengkapnya......

PNPM Mandiri Tekan Kemiskinan?

INILAH.COM, Jakarta - Alokasi dana PNPM Mandiri meningkat hingga empat kali lipat menjadi Rp11,84 triliun di 2010. Dengan kenaikan ini, ditargetkan kemiskinan bisa ditekan hingga 12-13,5%. Prasetiono Widjojo, Deputi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri meningkat hingga empat kali lipat dari saat dimulai pada 2007 yang hanya Rp3,84 triliun menjadi Rp11,84 triliun tahun ini
Menurutnya, dengan kenaikan alokasi ini Bappenas menargetkan kemiskinan berkurang menjadi 12-13,5% di 2010. “Namun, pencapaian angka ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Program Penanggulangan Kemiskinan,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, kemarin.
Angka kemiskinan per Maret 2009 mencapai 32,5 juta jiwa atau 14,15% dari total penduduk yang menjadi dasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan di 2008, angka kemiskinan mencapai 15,42%.
Lebih jauh Prasetiono mengatakan kemiskinan tidak tergantung pada program penanggulangan kemiskinan seperti PNPM Mandiri semata melainkan juga pada bagaimana kondisi perekonomian secara keseluruhan seperti stabilisasi harga dan sebagainya. “Jika inflasinya tinggi, daya beli akan menurun. Karena itu, kemiskinan bisa saja meningkat,” ujarnya.
Ia mengharapkan agar tidak terjadi salah persepsi, seolah-olah program penanggulangan kemiskinan akan mengatasi segala-galanya. Padahal, ini hanya merupakan salah satu program pemerintah di antara program-program lainnya seperti pembangunan infrastruktur, stabilisasi harga, program-program pendidikan, dan kesehatan. “Semua ini berbarengan,” timpalnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan ratusan kepala daerah mengaku optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan sebesar 12-13% bisa tercapai. Asalkan, tidak ada gejolak ekonomi dan bencana alam yang terjadi tahun ini.
Usai membuka acara Sosialisasi Pedoman Pendanaan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, Sri Mulyani menuturkan pelaksanaan program PNPM Mandiri selama ini masih terkendala, terutama dari aspek pendanaannya.
Ia mengatakan anggaran bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan, baik yg bersumber dari APBN maupun APBD 2007 sebesar Rp3,84 triliun, naik menjadi Rp6,69 triliun pada 2008, kemudian meningkat di 2010 menjadi Rp11,83 triliun.
Sri menjelaskan, pendanaan program ini, khususnya PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, mensyaratkan penyediaan dana pendamping (sharing) dari daerah (APBD). Sementara fund channeling yang digunakan pada awalnya adalah mekanisme dana konsentrasi dan tugas pembantuan. “Hal ini tentu saja belum tepat," tuturnya.
Sebab, sesuai PP No7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan hanya untuk mendanai urusan pemerintah pusat. "Untuk itu aspek legalitas dalam penyediaan sharing pendanaan dari pemda dalam pendanaan PNPM Mandiri perlu terus disempurnakan," timpalnya.
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi, David Sumual mengatakan, definisi kemiskinan di Indonesia sangat ringan. Karena itu, yang terpenting dari program PNPM itu, tentang perlunya pendampingan. Kadang, hal itu hanya semacam bagi-bagi uang saja. “Selain itu, banyak keluhan juga dari sisi proses pencairan,” ucapnya.
David mencontohkan untuk mencairkan PNPM harus memiliki tabungan sekian ratus ribu. “PNPM Mandiri jangan seperti Kredit Usaha Tani yang berjalan seperti bagi-bagi uang karena tanpa agunan,” tukasnya.
Karena itu, pelaksanaan program ini membutuhkan pengawasan. Efektivitas dari penggunaan dana tersebut harus benar-benar diperhatikan pemerintah. “Pendampingan penggunaan dana PNPM oleh masyarakat belum optimal untuk saat ini,” ungkapnya.
Karena itu, yang harus dilihat bukan hanya berapa nilai uang yang harus dikeluarkan, tapi juga out put-nya. Salah satu hasilnya memang bisa dilihat dari indikator angka kemiskinan. “Tapi, bukan semata-mata angka kemiskinan,” imbuhnya.
Menurutnya, banyak indikator lain yang sebenarnya bisa dijadikan acuan seperti tingkat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara umum yang bisa dilihat dari pendapatan per kapita. “Penurunan angka kemiskinan menjadi 12-13,5% sebenarnya tidak terlalu signifikan karena pada 2009 sudah mencapai 14,15%,” urainya.
Yang terpenting dari PNPM Mandiri adalah penggunaan uangnya untuk apa sehingga bisa dilihat apakah bisa menggerakkan ekonomi desa atau tidak. Masyarakat harus benar-benar merasakan hasilnya dan bukan semata untuk kepentingan konsumsi seperti pembelian motor.
Adakalanya, seorang nasabah meminta kredit untuk usaha tertentu. Namun, pada kenyataannya digunakan untuk hal lain yang bukan peruntukkannya. “Di sisi lain, institusi penyalur hanya melihat target yang tersalurkan,” pungkasnya. [mdr]

Baca Selengkapnya......

Pemkab Kota Makmur alokasikan Rp 391 juta untuk PMT

Sukoharjo (Espos) Setelah berulang kali mendapat kritik, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) akhirnya mengalokasikan anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT) anak (Balita), khususnya mereka yang mengalami gizi kurang. Melalui APBD 2010, DKK menganggarkan PMT anak Balita senilai 391 juta.
Berdasar informasi yang dihimpun di DKK, Senin (4/1), saat ini sebanyak 2.105 anak Balita mengalami kurang gizi dan tujuh anak Balita menderita gizi buruk. Meski kondisi itu dinilai kalangan legislatif memprihatinkan, namun sepanjang 2009 DKK tidak menganggarkan PMT anak Balita dengan alasan keterbatasan anggaran.
Berulang kali mendapat kritik, pada tahun ini anak Balita mendapat alokasi anggaran PMT senilai Rp 391 juta. Dana tersebut selanjutnya dibagi ke dalam dua kegiatan yaitu untuk PMT penyuluhan dan PMT pemulihan.
DKK menyebut dari total 2.105 anak Balita yang mengalami gizi kurang, 97 anak Balita diantaranya akan mendapatkan bantuan pemulihan secara intensif agar kondisi kesehatannya pulih.
Plt Kepala DKK, Agus Prihatmo mengatakan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan instansinya, dari total 2.105 anak Balita yang mengalami gizi kurang tidak semuanya dalam kondisi ekonomi lemah.
Banyak dari orangtua anak Balita itu yang kondisi ekonominya cukup namun dalam pemberian asupan makanan tidak mengikuti pola makan yang benar.
”Untuk tahun ini kami akhirnya memang menganggarkan PMT anak Balita senilai Rp 391 juta. Dari 2.000 lebih anak Balita yang mengalami gizi kurang, yang kami bantu pemulihannya hanya 97 anak Balita dengan kondisi kesehatan mendekati penderita gizi buruk,” jelas Agus ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin.
Mengenai anggaran untuk PMT, Agus mengakui semula memang tidak dialokasikan. Namun dengan penghematan di sana-sini, kegiatan PMT anak Balita, khususnya yang mengalami gizi kurang dan buruk, bisa dianggarkan.
”Untuk tahun ini kami memang sengaja mengalokasikan anggaran untuk pemulihan anak Balita. Anggarannya diambil dari sejumlah kegiatan yang biayanya ditekan. Hemat sana-sini akhirnya PMT anak Balita bisa kami anggarkan,” tandas dia.
Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M Samrodin mengatakan, asumsi kebutuhan minimal PMT anak Balita di Sukoharjo senilai Rp 1,5 miliar. Dengan demikian, dari anggaran Rp 400 juta yang disetujui, masih ada kekurangan sekitar 1,1 miliar.
”Anggaran Rp 1,5 miliar itu kan sebenarnya kecil sekali. Coba bandingkan dengan anggaran untuk traktor senilai Rp 2,25 miliar atau dana aspirasi Bupati yang mencapai Rp 4 miliar, nominal Rp 1,5 miliar saya kira sangat mungkin untuk direalisasikan,” ujar dia.

Fakta kebutuhan biaya PMT Balita

- Asumsi kebutuhan minimal pembiayaan PMT anak Balita di Sukoharjo pada 2010 senilai Rp 1,5 miliar.
- Anggaran Rp 1,5 miliar jauh lebih kecil dibandingkan anggaran untuk traktor senilai Rp 2,25 miliar atau dana aspirasi Bupati yang mencapai Rp 4 miliar.
- Dalam APBD 2010, DKK menganggarkan biaya PMT anak Balita senilai 391 juta.
- Dari total 2.105 anak Balita yang mengalami gizi kurang, 97 anak Balita diantaranya mengalami gizi buruk dan akan mendapatkan bantuan pemulihan secara intensif agar kondisi kesehatannya pulih. - Oleh : aps Sumber solopos.co.id edisi cetak Edisi : Rabu, 06 Januari 2010 , Hal.VI

Baca Selengkapnya......