PNPM Mandiri Tekan Kemiskinan?

INILAH.COM, Jakarta - Alokasi dana PNPM Mandiri meningkat hingga empat kali lipat menjadi Rp11,84 triliun di 2010. Dengan kenaikan ini, ditargetkan kemiskinan bisa ditekan hingga 12-13,5%. Prasetiono Widjojo, Deputi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri meningkat hingga empat kali lipat dari saat dimulai pada 2007 yang hanya Rp3,84 triliun menjadi Rp11,84 triliun tahun ini
Menurutnya, dengan kenaikan alokasi ini Bappenas menargetkan kemiskinan berkurang menjadi 12-13,5% di 2010. “Namun, pencapaian angka ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Program Penanggulangan Kemiskinan,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, kemarin.
Angka kemiskinan per Maret 2009 mencapai 32,5 juta jiwa atau 14,15% dari total penduduk yang menjadi dasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan di 2008, angka kemiskinan mencapai 15,42%.
Lebih jauh Prasetiono mengatakan kemiskinan tidak tergantung pada program penanggulangan kemiskinan seperti PNPM Mandiri semata melainkan juga pada bagaimana kondisi perekonomian secara keseluruhan seperti stabilisasi harga dan sebagainya. “Jika inflasinya tinggi, daya beli akan menurun. Karena itu, kemiskinan bisa saja meningkat,” ujarnya.
Ia mengharapkan agar tidak terjadi salah persepsi, seolah-olah program penanggulangan kemiskinan akan mengatasi segala-galanya. Padahal, ini hanya merupakan salah satu program pemerintah di antara program-program lainnya seperti pembangunan infrastruktur, stabilisasi harga, program-program pendidikan, dan kesehatan. “Semua ini berbarengan,” timpalnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan ratusan kepala daerah mengaku optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan sebesar 12-13% bisa tercapai. Asalkan, tidak ada gejolak ekonomi dan bencana alam yang terjadi tahun ini.
Usai membuka acara Sosialisasi Pedoman Pendanaan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, Sri Mulyani menuturkan pelaksanaan program PNPM Mandiri selama ini masih terkendala, terutama dari aspek pendanaannya.
Ia mengatakan anggaran bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan, baik yg bersumber dari APBN maupun APBD 2007 sebesar Rp3,84 triliun, naik menjadi Rp6,69 triliun pada 2008, kemudian meningkat di 2010 menjadi Rp11,83 triliun.
Sri menjelaskan, pendanaan program ini, khususnya PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, mensyaratkan penyediaan dana pendamping (sharing) dari daerah (APBD). Sementara fund channeling yang digunakan pada awalnya adalah mekanisme dana konsentrasi dan tugas pembantuan. “Hal ini tentu saja belum tepat," tuturnya.
Sebab, sesuai PP No7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan hanya untuk mendanai urusan pemerintah pusat. "Untuk itu aspek legalitas dalam penyediaan sharing pendanaan dari pemda dalam pendanaan PNPM Mandiri perlu terus disempurnakan," timpalnya.
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi, David Sumual mengatakan, definisi kemiskinan di Indonesia sangat ringan. Karena itu, yang terpenting dari program PNPM itu, tentang perlunya pendampingan. Kadang, hal itu hanya semacam bagi-bagi uang saja. “Selain itu, banyak keluhan juga dari sisi proses pencairan,” ucapnya.
David mencontohkan untuk mencairkan PNPM harus memiliki tabungan sekian ratus ribu. “PNPM Mandiri jangan seperti Kredit Usaha Tani yang berjalan seperti bagi-bagi uang karena tanpa agunan,” tukasnya.
Karena itu, pelaksanaan program ini membutuhkan pengawasan. Efektivitas dari penggunaan dana tersebut harus benar-benar diperhatikan pemerintah. “Pendampingan penggunaan dana PNPM oleh masyarakat belum optimal untuk saat ini,” ungkapnya.
Karena itu, yang harus dilihat bukan hanya berapa nilai uang yang harus dikeluarkan, tapi juga out put-nya. Salah satu hasilnya memang bisa dilihat dari indikator angka kemiskinan. “Tapi, bukan semata-mata angka kemiskinan,” imbuhnya.
Menurutnya, banyak indikator lain yang sebenarnya bisa dijadikan acuan seperti tingkat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara umum yang bisa dilihat dari pendapatan per kapita. “Penurunan angka kemiskinan menjadi 12-13,5% sebenarnya tidak terlalu signifikan karena pada 2009 sudah mencapai 14,15%,” urainya.
Yang terpenting dari PNPM Mandiri adalah penggunaan uangnya untuk apa sehingga bisa dilihat apakah bisa menggerakkan ekonomi desa atau tidak. Masyarakat harus benar-benar merasakan hasilnya dan bukan semata untuk kepentingan konsumsi seperti pembelian motor.
Adakalanya, seorang nasabah meminta kredit untuk usaha tertentu. Namun, pada kenyataannya digunakan untuk hal lain yang bukan peruntukkannya. “Di sisi lain, institusi penyalur hanya melihat target yang tersalurkan,” pungkasnya. [mdr]

Share