Catatan akhir tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo; Kesehatan & kesejahteraan warga miskin memprihatinkan

Pasang surut bidang politik di Kabupaten Sukoharjo sepanjang tahun 2009 lebih dirasakan masyarakat dibanding bidang pemerintahan, mulai dari awal hingga akhir tahun.Kondisi tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi nasional, yakni pesta demokrasi. Yaitu pesta demokrasi yang digelar pada 9 April lalu atau lebih dikenal dengan Pemilihan Umum Legislatif dan yang digelar pada 8 Juni atau Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Republik Indonesia ke-7.
Dari dua hajad besar pemerintah pusat tersebut, mau tak mau kondisi politik di daerah juga terpengaruh. Dalam Pemilu legislatif misalnya, masyarakat tidak hanya diharuskan memilih perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun juga memilih perwakilan mereka di DPRD.
Terkait Pemilu legislatif, apabila dibandingkan dengan 2004 lalu, jumlah kursi legislatif Kota Makmur pada 2009 masih stabil yaitu 45 kursi. Selanjutnya dari total 45 kursi yang ada, 19 kursi dikuasai oleh wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding 2004 lalu yang hanya 17 kursi.
Untuk merebut hati masyarakat, berbagai cara mereka lakukan mulai dari memberi bantuan pada warga hingga obral janji-janji yang kebanyakan tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan hingga ada juga yang berjanji tidak akan mengambil gaji ketika sudah meraih jabatan sebagai wakil rakyat. Semua ini akan selalu diingat masyarakat terutama ketika calon yang mereka contreng lolos dalam kegiatan pelantikan yang digelar 5 September lalu.
Janji deras mengalir, lantas bagaimana imbasnya terhadap kesejahteraan masyarakat? Berdasarkan data yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), angka kemiskinan pada 2009 tidak berubah apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun sebelumnya. Tercatat hingga saat ini jumlah warga miskin di Sukoharjo sebanyak 360.591 jiwa. Dari total jumlah itu, hanya 275.262 warga yang dilindungi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sisanya sebanyak 85.229 orang diambil alih oleh Pemkab nelalui melalui program Jamkes Daerah (Jamkesda).

Habis
Ada catatan buram menjelang akhir tahun atau tepatnya November lalu. Anggaran Jamkesda Pemkab yang disalurkan melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) senilai Rp 1 miliar habis. Akibatnya, warga miskin yang mengalami sakit serius tidak bisa ditangani di RS dan harus dikembalikan lagi ke Puskesmas yang jelas-jelas sudah angkat tangan karena keterbatasan dokter ahli dan alat-alat medis.
Menjadi catatan merah Komisi IV DPRD Sukoharjo saat itu, warga miskin bagai dipingpong untuk pemenuhan hak kesehatan mereka. Mengenai kondisi ini, Komisi IV berkilah belum bisa memperbaikinya lantaran anggaran perubahan sudah ditetapkan oleh anggota Dewan yang lama. Hingga 2009 berakhir, tak ada serupiah pun bantuan yang mengalir untuk warga miskin yang sedang sakit di RS.
Di tengah kesulitan warga miskin tersebut, Bupati Bambang Riyanto mengajukan usul yang kontroversial yaitu pengadaan kendaraan roda dua untuk kepala desa (Kades) senilai Rp 2 miliar lebih.
Usulan tersebut ditentang banyak kalangan lantaran di 2009 ini untuk kali pertamanya Kades maupun perangkat desa menerima tunjangan kesejahteraan. Masyarakat umum, akademisi, hingga kalangan anggota Dewan menilai Bupati berlebihan kepada Kades dan perangkatnya.
Selain habisnya dana Jamkesda di tengah jalan, anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT) anak Balita juga mengenaskan. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mengaku tidak bisa menganggarkan PMT karena terbatasnya anggaran. Berdasarkan laporan dinas kepada legislatif, hanya 290 anak Balita gizi kurang yang mendapat bantuan susu sementara jumlah total anak Balita gizi kurang sebanyak 2.105 anak.
Kemiskinan akibat minimnya lapangan pekerjaan ditengarai menjadi penyebab kondisi ini terjadi. Janji Bupati yang akan membuka Kawasan Industri Nguter untuk mengurangi pengangguran, belum terbukti hingga di penghujung tahun.
Kabar menggembirakan datang dari para buruh. Tahun ini untuk kali pertamanya Upah Minimum Kabupaten (UMK) bisa sesuai 100% kebutuhan hidup layak (KHL). Meski awalnya alot, UMK buruh pada 2010 mendatang bisa mencapai Rp 769.500. - Oleh : Ayu Prawitasari . Sumber solopos.co.id Edisi : Kamis, 31 Desember 2009 , Hal.VI.

Baca Selengkapnya......

Alokasi dana Raskin 2010 turun jadi Rp 11,4 T

Semarang (Espos)--Pemerintah pada tahun 2010 menurunkan alokasi dana pengadaan beras untuk rakyat miskin (Raskin) menjadi Rp 11,4 triliun dari sebelumnya senilai Rp 13 triliun.

Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono pada rapat kerja evaluasi penyaluran Raskin tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Semarang, Selasa (29/12).

Penurunan alokasi dana Raskin ini, menurut Agung karena jumlah masyarakat miskin penerima bantuan beras tersebut pada tahun 2010 berkurang sekitar 1 juta orang.

“Jumlah rumah tangga miskin sasaran penerima Raskin tahun 2010 sebanyak 17,5 juta, sedang tahun tahun 2009 sebanyak 18,5 juta orang,” katanya.

Menurut ia, penurunan jumlah rumah tangga miskin sasaran penerima Rakin tersebut disebabkan keberhasilan sejumlah program pemerintah tentang kesejahteraan rakyat.

“Adanya penurunan jumlah rumah tangga penerima Raskin, maka alokasi dana pengadaan beras juga berkurang dari sebelumnya Rp 13 triliun menjadi Rp 11,4 triliun,” ujarnya.

Alokasi dana yang semula untuk subsidi Raskin, sambung Agung nantinya akan dialihkan untuk program-program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya pemberdayaan masyarakat mandiri.

“Anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp 12 triliun dari semula Rp 10 triliun,” tandas mantan Ketua DPR ini.

Terkait masih kurang baiknya kualitas Raskin yang disalurkan oleh Perum Bulog, Menko Kesra meminta tim verifikasi kelayakan beras meningkatkan kinerjanya.

Terpisah dalam kesempatan yang sama Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan persediaan beras nasional sampai akhir 2009 mencapai 1,7 juta ton. Sumber Solopos.com 29 Desember 2009.

Baca Selengkapnya......

Pelatihan Utama BKM, Lurah dan Relawan PNPM

Pertengahan bulan Desember 2009 merupakan hari-hari yang penuh dengan kegiatan PNPM, antara lain: 1. Pelatihan Utama BKM dan Lurah, 2. Pelatihan Relawan PNPM, 3. Pelatihan UPS, UPL, dan UPK.
Kegiatan pelatihan Utama BKM,Lurah dan Relawan PNPM diselenggarakan oleh Panitia tingkat Desa bekerja sama dengan tim faskel 27 Grogol yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Desember 2009 di Balai Desa Manang pada jam 19.00 wib s/d 22.30 WIB. Pada hari pertama ini jumlah peserta pelatihan 40 orang dengan undangan 50 orang, Ini menggambarkan adanya antusias dan partisipasi yang cukup tinggi dari warga Desa Manang.

Kegiatan Pelatihan UPL diselenggarakan oleh Panitia tingkat kecamatan yang berlangsung Balai Desa Madegondo, Grogol pada hari Selasa tanggal 15 desember 2009jam 15.00 wib sampai selesai. Pelatihan UPK diselenggarakan di Balai Desa Banaran pada hari Rabu 16 Desember 2009 jam 15.00 wib sampai selesai. Pelatihan UPS dilaksanakan di Balai Desa Grogol pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 jam 15.00 sampai selesai.
Dengan adanya Pelatihan ini, sebagai persiapan bagi pemilihan anggota BKM dan UP-UP yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini.

Baca Selengkapnya......

”Program Raskin masih berlanjut”

Sepekan ini, warga Sukoharjo khususnya mereka yang tinggal di Bulakrejo merasa resah lantaran ada informasi program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dihentikan per Januari 2010.

Keresahan itu muncul lantaran untuk konsumsi sehari-hari, mereka masih mengandalkan beras bantuan dari pemerintah pusat tersebut, meski kualitasnya sangat rendah. Menanggapi kecemasan warga, berikut tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, ketika dijumpai Espos, Senin (7/12).
Program Raskin perlu diketahui bersama adalah program dari pemerintah pusat, bukan program pemerintah kabupaten (Pemkab). Program ini sudah berlangsung sejak lama, dan menurut catatan tidak pernah berhenti.
Mengenai keresahan warga miskin kalau-kalau program itu sampai dihentikan, kami bisa memahaminya. Namun, kecemasan itu sebenarnya tidak perlu, karena program Raskin masih tetap dilanjutkan pada 2010.
Mengenai Januari tidak ada Raskin, kemungkinan hal itu bisa terjadi, namun hanya bersifat sementara. Dengan kata lain, proses penganggaran hingga pembagian Raskin dari pemerintah pusat kemudian diturunkan ke pemerintah provinsi dan berakhir di pemerintah kabupaten, kadang membutuhkan waktu yang lama, khususnya ketika tahun berganti.
Akibatnya perencanaan yang lama itulah, distribusi Raskin kepada masyarakat akhirnya menjadi sedikit terlambat. Namun sekali lagi perlu saya tegaskan, pemerintah pusat belum akan menghentikan program tersebut.
Kalaupun nanti ada penghentian, saya yakin ada sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya kepada eksekutif dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama legislatif. Sebaliknya, kondisi yang ada sekarang, eksekutif sudah menerima kepastian program Raskin tetap dilanjutkan, meski nilai pagunya belum jelas.
Pesan saya kepada masyarakat, jangan merasa cemas lagi. Kemudian kedua, baik warga maupun perangkat desa jangan mudah mengembuskan informasi yang ada kaitannya dengan warga miskin, sebab hal itu sangat meresahkan. Berikan kepada masyarakat informasi yang benar untuk menjaga suasana Sukoharjo tetap kondusif. - Oleh : aps
Sumber solopos.co.id Edisi : Selasa, 08 Desember 2009 , Hal.VI

Baca Selengkapnya......

”Lanjutkan Raskin!”

Kemiskinan merupakan persoalan yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Terbukti saat ini, berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), masih ada 360.591 warga miskin dari total penduduk di Kota Makmur sebanyak 840.477 jiwa. Bagi mereka yang miskin, untuk hidup sehari-hari masih banyak yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. Berikut udarasa sejumlah warga miskin yang ditanya Espos, Minggu (6/12), terkait dengan sejumlah informasi yang menyebutkan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) akan dihentikan tahun depan.

Tri Karyani, warga Bulakrejo, Sukoharjo
Saya dan keluarga sampai saat ini masih tercatat sebagai warga penerima bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Jadi untuk keperluan makan sehari-hari, suami yang hanya seorang penarik becak maupun kami semua masih mengandalkan Raskin.
Namun yang membuat kami resah, pihak kelurahan menginformasikan bulan depan Raskin sudah tidak ada lagi. Sebab, pemerintah sudah menarik program itu. Benar tidaknya, saya berharap pemerintah bisa memberikan kepastian. Sebab, sebagai warga miskin, saya sangat berharap program itu tidak dihentikan.
Apabila Raskin bisa diteruskan, kami juga berharap supaya pemerintah lebih memperhatikan kualitas Raskin. Sebab selama ini kami biasa mengkonsumasi Raskin yang digabung dengan beras baik. Apabila yang dimasak hanya Raskin, biasanya tidak enak dan cepat basi.


Pawiro Wijoyo, warga Bulakrejo, Sukoharjo
Sebagai kelompok manusia usia lanjut (Manula), saat ini saya dan istri memang sepenuhnya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Sebab, dengan usia saya yang sudah masuk 80 tahun, tanpa ada pekerjaan kecuali serabutan, saya tak mampu menopang kebutuhan keluarga.
Saya berharap, Raskin bisa dilanjutkan. Sebab selama ini kami selalu mengkonsumsi beras bantuan dari pemerintah itu. Meski harus dibagi rata dengan tetangga, kami bisa menerima asal tetap dapat jatah beras untuk makan.
Apabila jatah habis, biasanya saya minta bantuan anak saya untuk membelikan beras di pasar. Untuk beli beras sendiri, saya sudah tidak mampu.
Sekali lagi, saya benar-benar berharap bantuan beras dari pemerintah bisa tetap dilanjutkan. Sebab apabila hanya mengandalkan anak saya untuk beli beras sementara dia sendiri juga sudah punya keluarga sendiri, tidak bisa. Semoga pemerintah mau mendengar permintaan saya. - Oleh : aps
Sumber solopos.co.id Edisi : Senin, 07 Desember 2009 , Hal.VI

Baca Selengkapnya......