41% Penduduk Sukoharjo miskin

Sukoharjo (Espos)–Sebanyak 353.412 atau 41% dari total 854.007 warga Kota Makmur termasuk kategori warga miskin berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada akhir tahun lalu.Kondisi demikian terungkap dalam Semiloka Review P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan yang digelar di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kamis (7/1). Di saat anggaran pemerintah kabupaten (Pemkab) terbatas, untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut selanjutnya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana senilai Rp 8 miliar pada tahun ini melalui PNPM.

Asisten Koordinator Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat PNPM-MP Sukoharjo, Dade Saripudin menjelaskan, total jumlah warga miskin di Sukoharjo sebanyak 300.000 orang lebih. “Tapi mengenai data warga miskin ini langsung ditanyakan kepada perwakilan Bappeda yang datang saja ya. Sebab data itu kami dapat dari Bappeda,” jelasnya kepada Espos seusai acara.

Mengenai penyebab tingginya angka kemiskinan, Dade menjelaskan, dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Di antaranya, kurang meratanya kesempatan pendidikan, kesehatan maupun kesempatan kerja. Rendahnya pengembangan industri kecil maupun industri menengah sebagai salah satu indikasi rendahnya kemandirian serta daya saing ekonomi juga menjadi penyebab yang lain.

“Pengentasan kemiskinan sekarang ini kan bukan hanya menjadi tujuan daerah melainkan juga menjadi program nasional. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya juga harus berkesinambungan,” jelasnya.
Melalui PNPM, Dade menambahkan, pemerintah pusat berusaha membantu pemerintah daerah. Beberapa isu strategis lokal mengenai kemiskinan itu antara lain masih tingginya keluarga prasejahtera yaitu sebanyak 52.620 kepala keluarga (KK), pemberian makanan tambahan (PMT) anak Balita senilai Rp 391 juta sementara kebutuhan riil sekitar Rp 1,5 miliar dan beberapa isu lain.

Terkait kesinambungan program pengentasan kemiskinan, Dade menjelaskan, pada tahun ini Sukoharjo mendapat gelontoran dana senilai Rp 8 miliar. Sementara itu dana pendampingan dari Pemkab senilai Rp 2 miliar.
Sumber solopos.com 8 Januari 2010 | 03:15.

Baca Selengkapnya......

PNPM Mandiri Tekan Kemiskinan?

INILAH.COM, Jakarta - Alokasi dana PNPM Mandiri meningkat hingga empat kali lipat menjadi Rp11,84 triliun di 2010. Dengan kenaikan ini, ditargetkan kemiskinan bisa ditekan hingga 12-13,5%. Prasetiono Widjojo, Deputi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri meningkat hingga empat kali lipat dari saat dimulai pada 2007 yang hanya Rp3,84 triliun menjadi Rp11,84 triliun tahun ini
Menurutnya, dengan kenaikan alokasi ini Bappenas menargetkan kemiskinan berkurang menjadi 12-13,5% di 2010. “Namun, pencapaian angka ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Program Penanggulangan Kemiskinan,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, kemarin.
Angka kemiskinan per Maret 2009 mencapai 32,5 juta jiwa atau 14,15% dari total penduduk yang menjadi dasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan di 2008, angka kemiskinan mencapai 15,42%.
Lebih jauh Prasetiono mengatakan kemiskinan tidak tergantung pada program penanggulangan kemiskinan seperti PNPM Mandiri semata melainkan juga pada bagaimana kondisi perekonomian secara keseluruhan seperti stabilisasi harga dan sebagainya. “Jika inflasinya tinggi, daya beli akan menurun. Karena itu, kemiskinan bisa saja meningkat,” ujarnya.
Ia mengharapkan agar tidak terjadi salah persepsi, seolah-olah program penanggulangan kemiskinan akan mengatasi segala-galanya. Padahal, ini hanya merupakan salah satu program pemerintah di antara program-program lainnya seperti pembangunan infrastruktur, stabilisasi harga, program-program pendidikan, dan kesehatan. “Semua ini berbarengan,” timpalnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan ratusan kepala daerah mengaku optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan sebesar 12-13% bisa tercapai. Asalkan, tidak ada gejolak ekonomi dan bencana alam yang terjadi tahun ini.
Usai membuka acara Sosialisasi Pedoman Pendanaan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, Sri Mulyani menuturkan pelaksanaan program PNPM Mandiri selama ini masih terkendala, terutama dari aspek pendanaannya.
Ia mengatakan anggaran bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan, baik yg bersumber dari APBN maupun APBD 2007 sebesar Rp3,84 triliun, naik menjadi Rp6,69 triliun pada 2008, kemudian meningkat di 2010 menjadi Rp11,83 triliun.
Sri menjelaskan, pendanaan program ini, khususnya PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, mensyaratkan penyediaan dana pendamping (sharing) dari daerah (APBD). Sementara fund channeling yang digunakan pada awalnya adalah mekanisme dana konsentrasi dan tugas pembantuan. “Hal ini tentu saja belum tepat," tuturnya.
Sebab, sesuai PP No7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan hanya untuk mendanai urusan pemerintah pusat. "Untuk itu aspek legalitas dalam penyediaan sharing pendanaan dari pemda dalam pendanaan PNPM Mandiri perlu terus disempurnakan," timpalnya.
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi, David Sumual mengatakan, definisi kemiskinan di Indonesia sangat ringan. Karena itu, yang terpenting dari program PNPM itu, tentang perlunya pendampingan. Kadang, hal itu hanya semacam bagi-bagi uang saja. “Selain itu, banyak keluhan juga dari sisi proses pencairan,” ucapnya.
David mencontohkan untuk mencairkan PNPM harus memiliki tabungan sekian ratus ribu. “PNPM Mandiri jangan seperti Kredit Usaha Tani yang berjalan seperti bagi-bagi uang karena tanpa agunan,” tukasnya.
Karena itu, pelaksanaan program ini membutuhkan pengawasan. Efektivitas dari penggunaan dana tersebut harus benar-benar diperhatikan pemerintah. “Pendampingan penggunaan dana PNPM oleh masyarakat belum optimal untuk saat ini,” ungkapnya.
Karena itu, yang harus dilihat bukan hanya berapa nilai uang yang harus dikeluarkan, tapi juga out put-nya. Salah satu hasilnya memang bisa dilihat dari indikator angka kemiskinan. “Tapi, bukan semata-mata angka kemiskinan,” imbuhnya.
Menurutnya, banyak indikator lain yang sebenarnya bisa dijadikan acuan seperti tingkat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara umum yang bisa dilihat dari pendapatan per kapita. “Penurunan angka kemiskinan menjadi 12-13,5% sebenarnya tidak terlalu signifikan karena pada 2009 sudah mencapai 14,15%,” urainya.
Yang terpenting dari PNPM Mandiri adalah penggunaan uangnya untuk apa sehingga bisa dilihat apakah bisa menggerakkan ekonomi desa atau tidak. Masyarakat harus benar-benar merasakan hasilnya dan bukan semata untuk kepentingan konsumsi seperti pembelian motor.
Adakalanya, seorang nasabah meminta kredit untuk usaha tertentu. Namun, pada kenyataannya digunakan untuk hal lain yang bukan peruntukkannya. “Di sisi lain, institusi penyalur hanya melihat target yang tersalurkan,” pungkasnya. [mdr]

Baca Selengkapnya......

Pemkab Kota Makmur alokasikan Rp 391 juta untuk PMT

Sukoharjo (Espos) Setelah berulang kali mendapat kritik, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) akhirnya mengalokasikan anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT) anak (Balita), khususnya mereka yang mengalami gizi kurang. Melalui APBD 2010, DKK menganggarkan PMT anak Balita senilai 391 juta.
Berdasar informasi yang dihimpun di DKK, Senin (4/1), saat ini sebanyak 2.105 anak Balita mengalami kurang gizi dan tujuh anak Balita menderita gizi buruk. Meski kondisi itu dinilai kalangan legislatif memprihatinkan, namun sepanjang 2009 DKK tidak menganggarkan PMT anak Balita dengan alasan keterbatasan anggaran.
Berulang kali mendapat kritik, pada tahun ini anak Balita mendapat alokasi anggaran PMT senilai Rp 391 juta. Dana tersebut selanjutnya dibagi ke dalam dua kegiatan yaitu untuk PMT penyuluhan dan PMT pemulihan.
DKK menyebut dari total 2.105 anak Balita yang mengalami gizi kurang, 97 anak Balita diantaranya akan mendapatkan bantuan pemulihan secara intensif agar kondisi kesehatannya pulih.
Plt Kepala DKK, Agus Prihatmo mengatakan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan instansinya, dari total 2.105 anak Balita yang mengalami gizi kurang tidak semuanya dalam kondisi ekonomi lemah.
Banyak dari orangtua anak Balita itu yang kondisi ekonominya cukup namun dalam pemberian asupan makanan tidak mengikuti pola makan yang benar.
”Untuk tahun ini kami akhirnya memang menganggarkan PMT anak Balita senilai Rp 391 juta. Dari 2.000 lebih anak Balita yang mengalami gizi kurang, yang kami bantu pemulihannya hanya 97 anak Balita dengan kondisi kesehatan mendekati penderita gizi buruk,” jelas Agus ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin.
Mengenai anggaran untuk PMT, Agus mengakui semula memang tidak dialokasikan. Namun dengan penghematan di sana-sini, kegiatan PMT anak Balita, khususnya yang mengalami gizi kurang dan buruk, bisa dianggarkan.
”Untuk tahun ini kami memang sengaja mengalokasikan anggaran untuk pemulihan anak Balita. Anggarannya diambil dari sejumlah kegiatan yang biayanya ditekan. Hemat sana-sini akhirnya PMT anak Balita bisa kami anggarkan,” tandas dia.
Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M Samrodin mengatakan, asumsi kebutuhan minimal PMT anak Balita di Sukoharjo senilai Rp 1,5 miliar. Dengan demikian, dari anggaran Rp 400 juta yang disetujui, masih ada kekurangan sekitar 1,1 miliar.
”Anggaran Rp 1,5 miliar itu kan sebenarnya kecil sekali. Coba bandingkan dengan anggaran untuk traktor senilai Rp 2,25 miliar atau dana aspirasi Bupati yang mencapai Rp 4 miliar, nominal Rp 1,5 miliar saya kira sangat mungkin untuk direalisasikan,” ujar dia.

Fakta kebutuhan biaya PMT Balita

- Asumsi kebutuhan minimal pembiayaan PMT anak Balita di Sukoharjo pada 2010 senilai Rp 1,5 miliar.
- Anggaran Rp 1,5 miliar jauh lebih kecil dibandingkan anggaran untuk traktor senilai Rp 2,25 miliar atau dana aspirasi Bupati yang mencapai Rp 4 miliar.
- Dalam APBD 2010, DKK menganggarkan biaya PMT anak Balita senilai 391 juta.
- Dari total 2.105 anak Balita yang mengalami gizi kurang, 97 anak Balita diantaranya mengalami gizi buruk dan akan mendapatkan bantuan pemulihan secara intensif agar kondisi kesehatannya pulih. - Oleh : aps Sumber solopos.co.id edisi cetak Edisi : Rabu, 06 Januari 2010 , Hal.VI

Baca Selengkapnya......