Bantuan rehab hanya cakup 125 RTLH

Sukoharjo (Espos) Puluhan ribu rumah tak layak huni (RTLH) di Sukohajo masih belum terkover bantuan rehab. Kondisi itu disebabkan minimnya alokadi dana dalam APBD Kabupaten Sukoharjo untuk bantuan rehab.
Kepala bidang (Kabid) Sarana Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Sukoharjo, Sunarso menjelaskan, jumlah RTLH di Sukoharjo hingga tahun 2009 lalu sebanyak 39.171 unit rumah. Dia mengklaim jumlah RTLH di Sukoharjo telah berkurang sebanyak 1.310 unit dibanding tahun 2008 yang mencapai 40.481 unit rumah.

”Data tahun 2009 RTLH yang masih belum mendapat bantuan sebanyak 39.171 rumah. Jumlahnya memang masih cukup banyak tapi jika dibanding tahun sebelumnya sudah banyak berkurang,” terangnya ketika dijumpai Espos, baru-baru ini di kantornya.

Dia mengatakan, lantaran minimnya anggaran maka bantuan rehab RTLH selama ini dibatasi. Untuk tahun 2010 ini saja, katanya, bantuan rehab RTLH dipastikan mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun lalu.

Pada tahun 2009, total desa penerima bantuan rehab RTLH berjumlah 50 desa dengan kuota masing-masing desa sebanyak lima unit rumah. Namun, pada tahun ini desa penerima bantuan RTLH hanya 25 desa dengan total bantuan rehab sebanyak 125 unit rumah dengan nilai bantuan Rp 2,5 juta. Anggaran tahun ini sebagian besar tersedot untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

”Bantuan untuk rehab rumah tahun ini memang dipastikan menurun, sebab anggaran dari APBD berkurang karena tersedot untuk Pilkada. Penurunan bantuan mencapai 50% dari tahun lalu yang mencapai 50 desa. Tahun ini hanya 25 desa,” terangnya.

Berkurangnya anggaran bantuan rehab RTLH menunut pihaknya lebih selektif dalam memberi bantuan. Dari 12 kecamatan di Sukoharjo, yang mendapat bantuan rehab RTLH hanya enam kecamatan yang hingga kini memiliki sebaran jumlah RTLH cukup besar yakni, Polokarto, Bulu, Tawangsari, Weru, Nguter dan Bendosari.

Menanggulangi kemiskinan

”Ya tentu akan kami pilih rumah yang benar-benar layak mendapat bantuan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta fakta di lapangan. Berdasar data yang kami miliki kecamatan yang paling banyak RTLH-nya di Polokarto dengan jumlah sekitar 7.000 RTLH,” jelasnya.

Staf Bapermades lainnya, Ade Miftah menambahkan, kendati bantuan rehab RTLH yang dialokasikan Pemkab terbatas, namun pihaknya tetap akan berupaya terus menurunkan jumlah RTLH di Sukoharjo sebagai langkah untuk menanggulangi kemiskinan.

”Kami akan mengupakan mencari teobosan lain, misalnya dengan meminta bantuan ke pihak lain seperti Provinsi dan pusat serta para pengembang. Yang penting program bantan rehab RTLH masih terus berjalan,” katanya.

Terkait pencairan bantuan rehab RTLH, Sunarso mengaku belum bisa memastikan lantaran masih menunggu proses pencairan anggaran dari Pemkab. - Oleh : ufi Sumber http://edisicetak.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h33&id=55369 Edisi : Kamis, 11 Februari 2010 , Hal.VI.

Baca Selengkapnya......

1.521 RTS tak akan terima Raskin

Sukoharjo (Espos) Sebanyak 1.521 rumah tangga sasaran (RTS) di Sukoharjo tidak akan menerima bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) mulai tahun ini. Penyebabnya, data Balai Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Sukoharjo menurun.


Kepala Gudang Bulog Grogol, Joko Iswanto menyebutkan, alokasi Raskin untuk tahun ini memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut, imbuh dia, menyebabkan 1.521 RTS tidak akan menerima Raskin lagi pada 2010 ini. “Berdasarkan data yang saya terima, memang jumlah RTS pada tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penyebabnya saya tidak tahu pasti karena alokasi Raskin ini mengacu kepada data BPS,” terangnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (10/2).

Joko menjelaskan, pada 2009 lalu alokasi Raskin ditujukan untuk 63.320 RTS sementara untuk 2010 ini hanya 61.899 keluarga yang mendapatkannya. Dengan begitu, ada 1.521 keluarga yang tidak lagi mendapat jatah Raskin pada tahun ini. Berkurangnya jumlah RTS penerima Raskin, menyebabkan pembagian beras untuk masyarakat juga berkurang. Apabila pada 2009 lalu, jatah Raskin sebanyak 11 juta kilogram (g) lebih, sekarang ini menyusut menjadi 9 juta kg lebih.

Terkait Raskin Sukoharjo, Joko menambahkan, sudah didistribusikanpada awal Januari lalu. “Jatah Raskin yang Januari sudah kami distribusikan kepada masyarakat pada 5 Januari lalu. Sementara untuk jatah Februari memang agak telat karena beras masih kami fumigasi dulu. Fumigasi ini adalah proses mematikan kutu-kutu yang ada di beras.”

Fumigasi

Proses fumigasi itu, membutuhkan waktu satu pekan. Oleh sebab itu Bulog memprediksi Raskin baru bisa diedarkan sekitar 16 Februari. Kasubag Pengembangan Dunia Usaha Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo, Doyo Subriantoro membenarkan penyusutan alokasi Raskin. “Memang jatah Raskin berkurang. Mengenai pengurangan jumlah RTS penerima Raskin itu, mengacu kepada pendataan BPS yang dilakukan pada 2008 lalu,” jelasnya.

Terkait pengurangan jumlah RTS tersebut, Doyo menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kecamatan. Selanjutnya, kecamatan akan berkoordinasi dengan kelurahan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Komisi II DPRD Sukoharjo Rabu kemarin melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Bulog. Namun Komisi II terpaksa menunda agenda tersebut karena setelah sampai di lokasi, gudang Bulog dikunci untuk kepentingan fumigasi.

Ketua Komisi II, R Eka Junaedi menjelaskan, tujuan kedatangan dewan ke Bulog hari itu adalah untuk memeriksa kualitas beras simpanan Bulog termasuk juga Raskin. Namun demikian, rencana itu terpaksa ditunda karena gudang Bulog ditutup. “Sidak akan kami lakukan lain waktu sambil menunggu proses fumigasi selesai,” jelasnya kepada wartawan seusai Sidak. - Oleh : aps

Baca Selengkapnya......

Bantuan PNPM-MP Grogol dihentikan

Sukoharjo (Espos) Alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Grogol mulai tahun 2010 ini dihentikan.
Askot Pemberdayaan Masyarakat PNPM-MP Sukoharjo, Dade Saripudin mengatakan, kendati Grogol tidak lagi mendapat alokasi dana BLM PNPM-MP namun proses pendampingan masyarakat di wilayah itu tetap berjalan untuk menyelesaikan program yang belum rampung.

”Mulai tahun 2010 ini 14 desa di Grogol tidal lagi mendapat dana BLM PNPM, sebab Grogol sudah mendapat mendapat BLM tiga kali berturut-turut dari mulai 2007, tapi kami harapkan proses pendampingan terus berjalan,” terangnya ketika dijumpai Espos, Kamis (4/2).

Lebih lanjut dia mengatakan, kendati saat ini Grogol tidak lagi mendapat alokasi dana BLM PNPM-MP, namun wilayah tersebut masih berpeluang mendapatkan program kegiatan yang bersifat sektoral seperti PNPM Pariwisata maupuan PNPM Perumahan.

”Tapi itu semua tergantung keberlangsungan program kegiatan di Grogol,” katanya.

Dade menerangkan, berdasar penilaian yang dilakukan, kendati beberapa desa di Grogol sudah mulai eksis mengembangkan program kegiatan, namun sejauh ini masih ada desa yang kurang efektif dalam mengelola pinjaman bergulir lantaran banyaknya tunggakan.

”Tingkat pengembalian pinjaman bergulir di Desa Kwarasan sudah baik, tapi untuk desa yang lain memang masih agak susah. Untuk itu, kami akan berkoordinasi terus dengan pemerintah setempat untuk menyadarkan masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia menambahkan untuk tahun 2010 ini total alokasi BLM PNPM-MP yang diterima Sukoharjo mencapai Rp 10 miliar dengan rincian dana APBN sekitar Rp 8 miliar dan dana pendampingan dari APBD sekitar Rp 2 miliar.

Menurutnya, dana sebesar Rp 10 miliar tersebut akan dialokasikan untuk 69 desa atau kelurahan di lima kecamatan Sukoharjo yakni, Mojolaban, Sukoharjo Kota, Kartasura, Baki dan Gatak.

”Rata-rata setiap desa atau kelurahan akan mendapat dana BLM sekitar 100 juta-300 juta, dananya untuk program tridaya pemberdayaan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan lingkungan,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya......