Minim, warga miskin yang tercakup Jamkesda

Sukoharjo (Espos) Alokasi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) Kabupaten Sukoharjo ditengarai belum mencakup sebagian besar warga miskin di wilayah itu.
Komisi IV DPRD Sukoharjo bahkan berasumsi sebanyak 84.649 warga miskin (Gakin) atau sekitar 99,3% belum tersentuh dana perlindungan kesehatan bagi warga miskin itu. Asumsi tersebut diperoleh Komisi IV setelah berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo, Senin (5/4). Kondisi demikian, menurut Komisi IV, menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dalam menangani pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Jumlah pasien Jamkesda di RSUD Sukoharjo hingga Maret lalu hanya sebanyak 254 orang atau rata-rata per bulan rumah sakit (RS) menangani sekitar 85 orang. Sementara itu anggaran Jamkesda yang tersedot setiap bulannya senilai Rp 150 juta. Dengan total anggaran Jamkesda senilai Rp 1,2 miliar, RSUD memperkirakan tidak sampai satu tahun atau hanya hingga Agustus dana tersebut sudah habis. Anggota Komisi IV, M Samrodin, seusai berkunjung ke RSUD mengatakan, apabila mengacu kepada data yang disampaikan pihak RSUD, hanya sedikit Gakin yang tercakup melalui Jamkesda. “Kalau menggunakan data yang disampaikan RSUD, rata-rata jumlah pasien per bulan sekitar 85 orang. Kalau rata-rata jumlag pasien per bulan itu dikalikan delapan bulan maka jumlah pasien yang menggunakan dana Jamkesda sebanyak 680 orang,” ujarnya, Senin. Lebih lanjut, Samrodin menambahkan, Gakin yang ditanggung Jamkesda berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo sebanyak 85.329 orang. Dengan begitu, diprediksi ada sebanyak 84.649 Gakin yang tidak bisa tercakup dalam Jamkesda 2010 ini. Samrodin menambahkan, Komisi IV sudah menawarkan kepada RSUD untuk mengungkapkan persoalan terkait Jamkesda agar program tersebut ke depan menjadi lebih baik. Direktur RSUD Sukoharjo, Machmud Surjanto, menjelaskan, pihaknya memang kesulitan untuk membuat perkiraan kebutuhan dana Jamkesda. Hal itu disebabkan, selain orang sakit tidak bisa diprediksi, RSUD juga belum memiliki data akurat mengenai penerima Jamkesda. Sumber Solopos Edisi : Rabu, 07 April 2010 ,

Baca Selengkapnya......

Suara Dewan Sukoharjo

Pemkab Sukoharjo kurang serius menangani pelayanan kesehatan warga miskin, dengan asumsi 84.649 gakin(yg tidak terdaftar jamkesmas) atau sekitar 99,3% belum tersentuh perlindungan kesehatan bagi warga miskin,jumlah pasien jamkesda hingga maret lalu sebanyak 254 0rang atau 85 orang per bulan dana yg tersedot 150 jt/bln....dgn total anggaran 1,2 M RSUD memperkirakan hingga Agustus dana akan habis dan tidak mencapai 1 thn.sumber Mochammad Samrodin, Anggota DPRD Sukoharjo Komisi IV.

Baca Selengkapnya......

Tuai kritik, 70 persen proyek PNPM bersifat fisik

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang tengah bergulir rupanya juga tak sepi dari kritikan, meski banyak juga mendapatkan acungan jempol. Salah satu kritikan ialah soal masih besarnya anggaran untuk pos program fisik. Sementara, program sosial kemasyarakatan yang menjadi jargon PNPM selama ini, justru hanya dapat porsi yang sangat kecil.

Kritikan tersebut disampaikan sejumlah aktivis Spekham Solo ketika mendapatkan kunjungan calon Walikota Solo, Eddy Wirabhumi di Sekretriat Spekham setempat, pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, salah satu aktivis, Vera Kartika Giantari mempertanyakan soal anggaran program fisik yang justru mendominasi keseluruhan program PNPM. Menurutnya, alokasi untuk program fisik sebesar 70% dinilai tak tepat sasaran dan tak mendidik masyarakat.

”Namanya saja program pemberdayaan. Jadi apa yang mau diberdayakan jika masyarakat terus diajak membangun dari kucuran dana PNPM, dan tak diajak berpikir bersama untuk melakukan pemberdayaan diri mereka sendiri,” paparnya.

Kondisi tersebut, menurutnya justru membuat masyarakat tak terberdayakan. Paling jauh, kata dia, masyarakat hanya diajak membangun namun tak tahu menahu soal upaya pemberdayaan mereka agar tahu hak-hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. ”Kalau namanya program pemberdayaan, ya mestinya anggaran 70% untuk pemberdayaan, bukan yang 70% untuk program fisik,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator PNPM Kota Solo, Hary Fadhilah mengakui bahwa upaya untuk membalik anggaran dari 70% untuk fisik menjadi 70% untuk program pemberdayaan masyarakat bukanlah pekerjaan gampang. Pasalnya, upaya untuk menuju ke arah pemberdayaan dalam arti nonfisik belum memiliki standar dan hasil yang bisa dipastikan. Sementara, setiap anggaran harus ada pertanggungjawabannya dan hasilnya yang bisa dipastikan. ”Misalnya PNPM untuk melatih skill atau mengajari masyarakat keahlian lainnya, program tersebut tak bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat. Lain halnya jika program fisik, langsung bisa dilihat dan dirasakan.” sumber solopos Edisi : Selasa, 06 April 2010 , Hal.II

Baca Selengkapnya......