APBD habis, bantuan pengobatan 85.229 warga miskin terhenti

Sukoharjo (Espos)–Bantuan berobat untuk 85.229 warga miskin yang selama ini ditanggung APBD melalui kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) lantaran tidak terkover dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), per 1 November lalu dihentikan lantaran alokasi dana dari APBD sudah habis.
Penghentian pelayanan tersebut menurut informasi sementara, baru terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau tidak terjadi di Puskesmas yang masih menerapkan pengobatan gratis namun khusus untuk pelayanan kesehatan dasar. Untuk pelayanan kesehatan lanjutan, seperti operasi dan sejenisnya masih belum ada kejelasan.

Berdasar surat pemberitahuan dari RSUD no 445/3328/2009 perihal penghentian pelayanan Jamkesda, disebutkan bahwa pelayanan pasien Jamkesda atau mereka yang tidak terkover melalui Jamkesmas dihentikan per 1 November lalu. Pasalnya mengacu kepada surat yang ditandatangani Direktur RSUD dr Machmud Surjanto Sp B, alokasi APBD sudah habis sejak awal bulan ini.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sugihatmi mengakui, belum lama ini pihaknya memang menerima surat dari RSUD yang menginformasikan bahwa pelayanan pasien Jamkesda dihentikan. “Pasien miskin memang sudah tidak mendapat bantuan sejak November sampai Desember. Untuk solusinya bagaimana, terus terang kami belum tahu,” jelas Sugihatmi ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (30/11).

Sugihatmi menambahkan, berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati No 470.05/203/2008, jumlah warga miskin di Kota Makmur sebanyak 360.591 orang. Sementara mereka yang mendapat jatah Jamkesmas sebanyak 275.262 orang. Itu berarti ada 85.229 warga yang tidak terkover melalui Jamkesmas.

“Jatah Jamkesmas untuk Sukoharjo pada tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Dan kemungkinan jatah tersebut tidak mengalami perubahan pada 2010 mendatang,” jelasnya. Namun demikian dengan habisnya anggaran di APBD, Sugihatmi menambahkan, nasib pasien miskin mulai November hingga Desember mendatang memang tidak ada kejelasan.
sumber solopos.co.id 30 November 2009 | 19:45

Baca Selengkapnya......

62.624 Anak Balita di Sukoharjo tak dapat jatah susu

Sukoharjo (Espos)--Kecilnya anggaran pada belanja langsung mengakibatkan sebanyak 62.624 anak Balita tidak mendapat jatah pendamping pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu kaleng untuk perbaikan gizi.

Tak hanya persoalan kecilnya penyerapan bantuan pendamping PMT berupa susu, berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang diadakan komisi IV, Senin (23/11), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) ternyata juga tidak mengalokasikan anggaran untuk PMT anak Balita.
Alasan keterbatasan anggaran lagi-lagi disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan pihak DKK akhirnya menyerahkan kewajiban PMT kepada desa masing-masing melalui alokasi dana desa (ADD). ADD yang diandalkan pemerintah daerah sebagai sumber PMT juga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pasalnya, anggaran senilai Rp 10 juta yang dialokasikan melalui Posyandu tersebut sudah habis untuk menjamu tim PKK kabupaten yang setiap bulan selalu rutin mengunjungi desa-desa.
Kepala DKK, Suryono yang didampingi Sekretaris DKK, Agus Prihatmo dan seorang staf, Kristien menjelaskan, pihaknya selama ini memang tidak pernah mengalokasikan dana untuk PMT. “Karena keterbatasan anggaran, kami mengharapkan peran serta desa dalam hal pemberian PMT. Salah satu contohnya melalui ADD,” jelas dia kepada anggota dewan.
Untuk perbaikan gizi anak Balita, Suryono menambahkan, pihahnya hanya mengalokasikan anggaran untuk pendamping PMT berupa susu. “Pendamping PMT itu pun dananya dari pemerintah provinsi senilai Rp 94 juta lebih untuk 290 anak Balita,” jelasnya.
Anggota komisi IV, M Samrodin menjelaskan, pihaknya sangat menyayangkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap nasib anak Balita.

Sumber solopos.co.id By indah septiyaning on 24 November 2009 | 04:40

Baca Selengkapnya......