BLM II dan III Tahun 2009 Kapan Cair???

Hingga sampai bulan mei 2010 dana BLM II dan III untuk tahun anggaran 2009 BKM Manunggal Sejahtera Desa Manang kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah belum ada kejelasan kapan akan ditransfer ke rekening BKM.
Kemana BLM itu apakah hangus???????

Tanggapan 1

Re: BLM II dan III Tahun 2009 ??
PPM P2KP, 18 Mei 2010, jam 10:32:53
Kepada Yth
Rekan BKM Manang
Di tempat

Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Perlu di informasikan bahwa setiap Kecamatan sasaran PNPM Mandiri Perkotaan hanya akan menerima stimulan BLM maksimal 3 (tiga) kali putaran (1 putaran= 3 kali BLM). Setelah itu, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai channeling program. (sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan,hal. 32, Juli 2009)

Mengenai BLM tahap II sumber dananya dari APBD (mohon ditanyakan kepada Pemda setempat), sedangkan BLM tahap III untuk Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah akan dialokasikan pada tahun 2010. Karena pada tahun yang sama Kecamatan Grogol memasuki lokasi penguatan (phase out) dimana lokasi tersebut telah mendapatkan BLM 3 (tiga) kali putaran.

Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.

Wassalam
PPM PNPM Mandiri Perkotaan
Tanggapan 2

Re: BLM II dan III Tahun 2009 ??
bkm manang, 19 Mei 2010, jam 8:37:03
Total dana BLM Anggaran 2009 Rp 160.000.000,00; Tahap I APBN Rp 48 juta, Tahap II Rp 80 juta terdiri dari APBD Rp 32 juta & APBN Rp 48 juta, Tahap III APBN Rp 32 juta.
BLM Tahap I APBN Rp 48 juta dan Tahap II APBD Sukoharjo Rp 32 juta sudah cair. Jadi yang kami tanyakan BLM Tahap II APBN Rp 48 juta dan Tahap III APBN Rp 32 juta??? Mohon penjelasan juga mengenai penjelasan diatas kenapa Tahap III Anggaran 2009 akan dicairkan tahun 2010 ini, secara DIPA apakah itu belum hangus mengingat tahap 2 APBN saja belum masuk rekening BKM apalagi tahap 3???
Tanggapan 3

Re: BLM II dan III Tahun 2009 ??
PPM P2KP, 19 Mei 2010, jam 10:29:48
Kepada Yth,
Rekan BKM Manang
Di tempat

Menyambung informasi sebelumnya, bahwa untuk tahun anggaran 2009 BKM Manunggal Sejahtera Desa Manang kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah hanya mendapatkan BLM tahap I. Sedangkan untuk BLM tahap II (APBN) dan tahap III pada TA. 2010 total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bila TA. 2010 BKM Manunggal Sejahtera telah menerima BLM tahap II dan tahap III, maka Kelurahan/Desa Manang sudah mendapatkan 3 (tiga) kali putaran BLM dengan 3 tahapan pencairan di setiap putaran berarti tahun berikutnya tidak dialokasikan BLM, namun tetap didampingi untuk penguatan kapasitas masyarakat untuk mengakses program-program sektor atau channeling program.

Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.

Wassalam
PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Baca Selengkapnya......

Minim, warga miskin yang tercakup Jamkesda

Sukoharjo (Espos) Alokasi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) Kabupaten Sukoharjo ditengarai belum mencakup sebagian besar warga miskin di wilayah itu.
Komisi IV DPRD Sukoharjo bahkan berasumsi sebanyak 84.649 warga miskin (Gakin) atau sekitar 99,3% belum tersentuh dana perlindungan kesehatan bagi warga miskin itu. Asumsi tersebut diperoleh Komisi IV setelah berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo, Senin (5/4). Kondisi demikian, menurut Komisi IV, menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dalam menangani pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Jumlah pasien Jamkesda di RSUD Sukoharjo hingga Maret lalu hanya sebanyak 254 orang atau rata-rata per bulan rumah sakit (RS) menangani sekitar 85 orang. Sementara itu anggaran Jamkesda yang tersedot setiap bulannya senilai Rp 150 juta. Dengan total anggaran Jamkesda senilai Rp 1,2 miliar, RSUD memperkirakan tidak sampai satu tahun atau hanya hingga Agustus dana tersebut sudah habis. Anggota Komisi IV, M Samrodin, seusai berkunjung ke RSUD mengatakan, apabila mengacu kepada data yang disampaikan pihak RSUD, hanya sedikit Gakin yang tercakup melalui Jamkesda. “Kalau menggunakan data yang disampaikan RSUD, rata-rata jumlah pasien per bulan sekitar 85 orang. Kalau rata-rata jumlag pasien per bulan itu dikalikan delapan bulan maka jumlah pasien yang menggunakan dana Jamkesda sebanyak 680 orang,” ujarnya, Senin. Lebih lanjut, Samrodin menambahkan, Gakin yang ditanggung Jamkesda berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo sebanyak 85.329 orang. Dengan begitu, diprediksi ada sebanyak 84.649 Gakin yang tidak bisa tercakup dalam Jamkesda 2010 ini. Samrodin menambahkan, Komisi IV sudah menawarkan kepada RSUD untuk mengungkapkan persoalan terkait Jamkesda agar program tersebut ke depan menjadi lebih baik. Direktur RSUD Sukoharjo, Machmud Surjanto, menjelaskan, pihaknya memang kesulitan untuk membuat perkiraan kebutuhan dana Jamkesda. Hal itu disebabkan, selain orang sakit tidak bisa diprediksi, RSUD juga belum memiliki data akurat mengenai penerima Jamkesda. Sumber Solopos Edisi : Rabu, 07 April 2010 ,

Baca Selengkapnya......

Suara Dewan Sukoharjo

Pemkab Sukoharjo kurang serius menangani pelayanan kesehatan warga miskin, dengan asumsi 84.649 gakin(yg tidak terdaftar jamkesmas) atau sekitar 99,3% belum tersentuh perlindungan kesehatan bagi warga miskin,jumlah pasien jamkesda hingga maret lalu sebanyak 254 0rang atau 85 orang per bulan dana yg tersedot 150 jt/bln....dgn total anggaran 1,2 M RSUD memperkirakan hingga Agustus dana akan habis dan tidak mencapai 1 thn.sumber Mochammad Samrodin, Anggota DPRD Sukoharjo Komisi IV.

Baca Selengkapnya......

Tuai kritik, 70 persen proyek PNPM bersifat fisik

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang tengah bergulir rupanya juga tak sepi dari kritikan, meski banyak juga mendapatkan acungan jempol. Salah satu kritikan ialah soal masih besarnya anggaran untuk pos program fisik. Sementara, program sosial kemasyarakatan yang menjadi jargon PNPM selama ini, justru hanya dapat porsi yang sangat kecil.

Kritikan tersebut disampaikan sejumlah aktivis Spekham Solo ketika mendapatkan kunjungan calon Walikota Solo, Eddy Wirabhumi di Sekretriat Spekham setempat, pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, salah satu aktivis, Vera Kartika Giantari mempertanyakan soal anggaran program fisik yang justru mendominasi keseluruhan program PNPM. Menurutnya, alokasi untuk program fisik sebesar 70% dinilai tak tepat sasaran dan tak mendidik masyarakat.

”Namanya saja program pemberdayaan. Jadi apa yang mau diberdayakan jika masyarakat terus diajak membangun dari kucuran dana PNPM, dan tak diajak berpikir bersama untuk melakukan pemberdayaan diri mereka sendiri,” paparnya.

Kondisi tersebut, menurutnya justru membuat masyarakat tak terberdayakan. Paling jauh, kata dia, masyarakat hanya diajak membangun namun tak tahu menahu soal upaya pemberdayaan mereka agar tahu hak-hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. ”Kalau namanya program pemberdayaan, ya mestinya anggaran 70% untuk pemberdayaan, bukan yang 70% untuk program fisik,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator PNPM Kota Solo, Hary Fadhilah mengakui bahwa upaya untuk membalik anggaran dari 70% untuk fisik menjadi 70% untuk program pemberdayaan masyarakat bukanlah pekerjaan gampang. Pasalnya, upaya untuk menuju ke arah pemberdayaan dalam arti nonfisik belum memiliki standar dan hasil yang bisa dipastikan. Sementara, setiap anggaran harus ada pertanggungjawabannya dan hasilnya yang bisa dipastikan. ”Misalnya PNPM untuk melatih skill atau mengajari masyarakat keahlian lainnya, program tersebut tak bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat. Lain halnya jika program fisik, langsung bisa dilihat dan dirasakan.” sumber solopos Edisi : Selasa, 06 April 2010 , Hal.II

Baca Selengkapnya......

Bantuan rehab hanya cakup 125 RTLH

Sukoharjo (Espos) Puluhan ribu rumah tak layak huni (RTLH) di Sukohajo masih belum terkover bantuan rehab. Kondisi itu disebabkan minimnya alokadi dana dalam APBD Kabupaten Sukoharjo untuk bantuan rehab.
Kepala bidang (Kabid) Sarana Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Sukoharjo, Sunarso menjelaskan, jumlah RTLH di Sukoharjo hingga tahun 2009 lalu sebanyak 39.171 unit rumah. Dia mengklaim jumlah RTLH di Sukoharjo telah berkurang sebanyak 1.310 unit dibanding tahun 2008 yang mencapai 40.481 unit rumah.

”Data tahun 2009 RTLH yang masih belum mendapat bantuan sebanyak 39.171 rumah. Jumlahnya memang masih cukup banyak tapi jika dibanding tahun sebelumnya sudah banyak berkurang,” terangnya ketika dijumpai Espos, baru-baru ini di kantornya.

Dia mengatakan, lantaran minimnya anggaran maka bantuan rehab RTLH selama ini dibatasi. Untuk tahun 2010 ini saja, katanya, bantuan rehab RTLH dipastikan mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun lalu.

Pada tahun 2009, total desa penerima bantuan rehab RTLH berjumlah 50 desa dengan kuota masing-masing desa sebanyak lima unit rumah. Namun, pada tahun ini desa penerima bantuan RTLH hanya 25 desa dengan total bantuan rehab sebanyak 125 unit rumah dengan nilai bantuan Rp 2,5 juta. Anggaran tahun ini sebagian besar tersedot untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

”Bantuan untuk rehab rumah tahun ini memang dipastikan menurun, sebab anggaran dari APBD berkurang karena tersedot untuk Pilkada. Penurunan bantuan mencapai 50% dari tahun lalu yang mencapai 50 desa. Tahun ini hanya 25 desa,” terangnya.

Berkurangnya anggaran bantuan rehab RTLH menunut pihaknya lebih selektif dalam memberi bantuan. Dari 12 kecamatan di Sukoharjo, yang mendapat bantuan rehab RTLH hanya enam kecamatan yang hingga kini memiliki sebaran jumlah RTLH cukup besar yakni, Polokarto, Bulu, Tawangsari, Weru, Nguter dan Bendosari.

Menanggulangi kemiskinan

”Ya tentu akan kami pilih rumah yang benar-benar layak mendapat bantuan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta fakta di lapangan. Berdasar data yang kami miliki kecamatan yang paling banyak RTLH-nya di Polokarto dengan jumlah sekitar 7.000 RTLH,” jelasnya.

Staf Bapermades lainnya, Ade Miftah menambahkan, kendati bantuan rehab RTLH yang dialokasikan Pemkab terbatas, namun pihaknya tetap akan berupaya terus menurunkan jumlah RTLH di Sukoharjo sebagai langkah untuk menanggulangi kemiskinan.

”Kami akan mengupakan mencari teobosan lain, misalnya dengan meminta bantuan ke pihak lain seperti Provinsi dan pusat serta para pengembang. Yang penting program bantan rehab RTLH masih terus berjalan,” katanya.

Terkait pencairan bantuan rehab RTLH, Sunarso mengaku belum bisa memastikan lantaran masih menunggu proses pencairan anggaran dari Pemkab. - Oleh : ufi Sumber http://edisicetak.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h33&id=55369 Edisi : Kamis, 11 Februari 2010 , Hal.VI.

Baca Selengkapnya......